CILEGON, WILIP.ID – Ancaman bencana hidrometeorologi mulai membayangi Kota Cilegon menjelang puncak musim hujan. Menghadapi potensi peningkatan curah hujan pada November 2026 hingga Februari 2027, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir, tanah longsor hingga banjir bandang.
Peringatan ini bukan tanpa alasan. Pengalaman banjir yang pernah melanda sejumlah wilayah di Kota Cilegon pada awal tahun menjadi pengingat bahwa ancaman bencana tidak bisa dianggap sepele. Apalagi, perubahan pola cuaca berpotensi memicu hujan berintensitas tinggi dalam waktu relatif singkat.
Informasi potensi peningkatan curah hujan tersebut mengacu pada peringatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menyikapi kondisi itu, BPBD Cilegon mulai memperkuat langkah mitigasi dengan mengoordinasikan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dan sektor industri.
Kepala BPBD Kota Cilegon, Damanhuri, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana selama musim penghujan.
Menurutnya, penanganan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada BPBD. Diperlukan koordinasi lintas sektor agar upaya pencegahan, penanganan saat bencana, hingga pemulihan pascabencana dapat berjalan secara terintegrasi.
“Nah kemudian persiapannya kita memang sudah beberapa kali dalam rangka mitigasi, baik kebencanaan ataupun yang lainnya,” ujar Damanhuri, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, sosialisasi mitigasi juga telah disampaikan kepada masyarakat. Edukasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran warga agar memahami potensi ancaman bencana dan mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
“Sudah saya sampaikan kepada masyarakat terutama dalam rangka mitigasi bencana ataupun sosialisasi mitigasi,” katanya.
Libatkan OPD, Penanganan Bencana Tak Bisa Berjalan Sendiri
Menghadapi musim hujan, BPBD Cilegon menekankan pentingnya pembagian peran antarlembaga. BPBD bertindak sebagai koordinator, sementara OPD teknis diharapkan menjalankan fungsi masing-masing sesuai kewenangannya.
Sejumlah instansi yang dilibatkan antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Sosial (Dinsos).
Kolaborasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapan infrastruktur dan saluran drainase, pelayanan kesehatan, perlindungan masyarakat terdampak, hingga penanganan fasilitas pendidikan apabila bencana terjadi.
Damanhuri menyebut sejumlah OPD telah menjalankan langkah mitigasi sesuai tugas masing-masing. Khusus penanganan pascabanjir, terdapat sejumlah persoalan yang harus segera ditindaklanjuti agar dampak bencana tidak semakin meluas.
“Sekarang ini sudah dilakukan beberapa mitigasi oleh seluruh OPD terkait, karena kami kan sebagai koordinator dan mengharapkan kepada seluruh OPD terkait terutama PUPR, kemudian Perkim, Dindik, Dinkes yang sudah seperti biasa melaksanakan tugas-tugas ketika setelah pascaterjadi banjir itu ada beberapa yang harus memang segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Ciwandan Jadi Perhatian, Industri Ikut Benahi Saluran Air
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam upaya mitigasi adalah Kecamatan Ciwandan. Kawasan ini selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang kerap menghadapi persoalan banjir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
BPBD menyebut perbaikan saluran air telah dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak industri. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan aliran air menuju laut tidak terhambat akibat penyumbatan.
Damanhuri berharap pembenahan saluran tersebut dapat memperlancar aliran air sehingga risiko genangan dan banjir bisa ditekan ketika hujan mengguyur wilayah Ciwandan.
“Sudah ada beberapa perbaikan-perbaikan, contoh yang di Ciwandan yang sering terjadi banjir supaya jangan terjadi sumbatan ke lautnya. Sekarang ini kan sudah dilakukan oleh beberapa industri sehingga mudah-mudahan nanti ketika ada air turun, air bisa lancar masuk ke jalur yang sudah dipersiapkan,” ungkapnya.
Keterlibatan industri menjadi salah satu aspek penting dalam mitigasi bencana di Cilegon. Sebagai kota industri, persoalan lingkungan dan tata kelola aliran air membutuhkan koordinasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.
Namun, upaya pembenahan tersebut tentu perlu dipastikan berjalan berkelanjutan. Saluran air yang telah diperbaiki harus dipelihara dan diawasi agar tidak kembali mengalami penyumbatan ketika curah hujan meningkat.
Kemarau Panjang, Hujan Singkat Bisa Berujung Bencana
Selain persoalan drainase, BPBD juga menyoroti perubahan kondisi cuaca sepanjang 2026. Damanhuri mengingatkan bahwa periode kemarau yang berlangsung cukup panjang harus menjadi perhatian serius masyarakat.
Sebab, hujan yang turun dalam durasi singkat bukan berarti memiliki risiko yang kecil. Curah hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu terbatas tetap berpotensi memicu banjir, bahkan longsor dan banjir bandang, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Kemudian juga mengimbau kepada masyarakat karena memang sekarang ini di tahun 2026 ini El Nino cukup panjang ataupun musim keringnya cukup panjang, makanya ada beberapa curah hujan yang turun itu dikhawatirkan walaupun curah hujannya durasinya cukup pendek tapi cukup besar. Nah ini yang harus diwaspadai oleh seluruh masyarakat. Jangan sampai nanti terjadi misalnya longsor ataupun misalnya banjir bandang,” tuturnya.
Karena itu, masyarakat diminta tidak meremehkan perubahan cuaca maupun hujan yang berlangsung singkat. Warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai, daerah rawan longsor, serta kawasan yang kerap dilanda banjir diimbau lebih peka terhadap kondisi lingkungan.
“Nah ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat juga. Walaupun intensitasnya sedikit, artinya tidak panjang, itulah namanya terjadi cuaca yang berbeda, itu perlu waspada,” imbuhnya.
Mitigasi Harus Dibuktikan dengan Kesiapan di Lapangan
Menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, kesiapsiagaan tidak cukup berhenti pada rapat koordinasi, sosialisasi, maupun imbauan kepada masyarakat. Langkah mitigasi harus benar-benar terlihat melalui kesiapan infrastruktur, normalisasi saluran air, sistem peringatan dini, hingga kecepatan respons ketika bencana terjadi.
Bagi Kota Cilegon, keterlibatan pemerintah daerah, industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan risiko bencana. Terlebih, pengalaman banjir sebelumnya seharusnya menjadi bahan evaluasi agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap musim hujan.
BPBD Cilegon berharap seluruh pihak dapat menjalankan perannya secara konsisten. Sebab, dalam menghadapi bencana, kesiapan sebelum kejadian jauh lebih penting dibandingkan sekadar sibuk melakukan penanganan setelah wilayah terendam.
Pada akhirnya, keberhasilan mitigasi bukan diukur dari banyaknya rapat atau imbauan yang disampaikan, melainkan dari seberapa jauh pemerintah mampu melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak bencana.
Musim hujan boleh datang setiap tahun. Namun, banjir dan penderitaan warga semestinya tidak menjadi rutinitas yang terus diwariskan dari tahun ke tahun.
(Alfa/Red*)
