CILEGON, WILIP.ID – Persoalan akses menuju kawasan Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) di Warnasari kembali mencuat ke permukaan. Namun bagi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, Muhammad Willy, isu ini bukan sekadar soal jalan atau infrastruktur. Menurutnya, masalah utama justru ada pada mindset dan arah besar pembangunan pelabuhan itu sendiri.
“Kalau mindset-nya mau maju, jangan berhenti di akses jalan. Itu hanya bunganya. Yang penting bagaimana kita melihat pelabuhan ini tumbuh bersama masyarakat dan industri,” tegas Willy dalam Forum Group Discussion (FGD) KADIN Cilegon, Rabu (8/10/2025).
Akses Belum Tersambung, Tapi Investor Sudah Melirik
Hingga kini, akses menuju kawasan pelabuhan memang belum sepenuhnya tersambung. Namun, hal itu tak serta-merta membuat investor berpaling. Willy menyebut, beberapa pihak, terutama dari sektor energi, sudah menunjukkan minat untuk berinvestasi di kawasan Warnasari.
“Sejak 2022 sampai sekarang, sudah ada beberapa usaha yang datang. Hanya saja mereka masih menunggu kepastian soal akses dan izin,” jelasnya.
Salah satu peluang besar yang kini tengah dibahas adalah pemanfaatan lahan Warnasari sebagai terminal khusus LNG (Liquefied Natural Gas). Tren global yang beralih ke energi bersih membuat sejumlah investor luar negeri mulai melirik Cilegon sebagai pintu masuk rantai pasok energi nasional.
Izin dan Konsesi Jadi Titik Kritis
Menurut Willy, hambatan terbesar dalam pengembangan pelabuhan bukan pada pendanaan atau teknis semata, melainkan pada izin dan konsesi.
“Untuk pelabuhan umum harus ada konsesi antara pemerintah dan pengelola. Itu tidak bisa dipindah tangan, karena menyangkut aset negara. Jadi semua harus hati-hati dan sesuai aturan,” ujarnya.
Proses perizinan untuk pelabuhan baru di Warnasari sendiri baru rampung akhir 2024, setelah melewati perjuangan administrasi selama hampir tiga tahun.
Spesialisasi Pelabuhan, Bukan Kompetisi
Willy menegaskan bahwa PCM tidak akan menyaingi pelabuhan besar seperti Tanjung Priok. Justru, PCM akan fokus pada spesialisasi bongkar muat non-kontainer, seperti curah cair dan curah kering.
“Kalau kontainer, biar jadi spesialisasinya Tanjung Priok. Cilegon harus punya karakter sendiri, yaitu non-container. Fokus kita di sini adalah efisiensi industri kimia dan energi,” paparnya.
Lebih jauh, PCM tengah mengembangkan konsep hub logistik MNZ, model integrasi pelabuhan dengan kawasan industri kimia. “Pelabuhan itu harus punya spesialisasi. Kalau MNZ ya PCM, kalau curah cair ke tempat lain. Jadi semua punya peran masing-masing,” sambung Willy.
Reformasi BUMD: Saatnya Pemerintah Daerah Bergerak Lincah
Menutup pernyataannya, Willy menyinggung momentum pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ia menilai, inilah waktu terbaik bagi pemerintah daerah untuk melakukan reformasi besar-besaran agar BUMD bisa bersaing dengan swasta.
“Saya sudah sampaikan langsung ke Menteri Dalam Negeri, aturannya jangan kaku. BUMD harus punya ruang gerak agar bisa cepat ambil peluang. Kalau terlalu birokratis, kita akan kalah cepat dari swasta,” tegasnya.
Sebagai pelabuhan daerah pertama di Indonesia, PCM memikul tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi BUMD lain.
“Kepentingan PCI itu nomor satu, kepentingan daerah nomor dua. Baru yang lain menyusul. Kita harus jadi pionir, bukan pengekor,” pungkasnya.
(Has/Red*)
