CILEGON, WILIP.ID — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon mendorong pemerintah daerah mempercepat pembangunan Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM). Proyek pelabuhan yang digagas pemerintah kota itu dinilai sebagai langkah strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah industri baja tersebut.
Isu PCM mencuat dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergitas Kadin, Pemerintah, dan Industri dalam Meningkatkan PAD” yang digelar Kadin Cilegon di Sapphire The Royal Krakatau , Rabu sore, 8 Oktober 2025.
Forum ini mempertemukan tokoh masyarakat, pengusaha, pejabat pemerintah, dan perwakilan industri besar seperti PT Krakatau Steel.
Mulyadi Sanusi: PCM Jalan Menuju Kemandirian Ekonomi
Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup Kadin Cilegon, Mulyadi Sanusi, menegaskan pelabuhan yang akan dikelola oleh pemerintah daerah itu bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan instrumen fiskal untuk memperkuat PAD.
“Kadin ingin membantu pemerintah menyiapkan Cilegon menjadi kota yang mandiri secara ekonomi. Salah satu jalannya adalah lewat Pelabuhan Cilegon Mandiri,” kata Cak Moel.
Menurutnya, selama ini perputaran ekonomi di sektor industri besar tidak sepenuhnya memberi dampak langsung bagi PAD. PCM diharapkan menjadi pintu masuk pendapatan baru dari aktivitas ekspor-impor, logistik, dan jasa pelabuhan.
“Cilegon punya laut, punya potensi energi dan baja, tapi PAD-nya baru sekitar Rp700 miliar. Idealnya bisa sampai Rp10 triliun. PCM bisa jadi kuncinya,” ujarnya.
Cak Moel menambahkan, pelabuhan tersebut juga membuka peluang bagi sektor UMKM dan perdagangan lokal agar ikut menikmati pertumbuhan ekonomi kota industri itu.
“Kami tak ingin Cilegon hanya jadi kota pabrik. Rakyatnya juga harus sejahtera,” tegasnya.
Robinsar: PCM Akan Perkuat Fiskal Daerah
Wali Kota Cilegon Robinsar, yang hadir dalam forum tersebut, menyambut dorongan Kadin dengan sikap realistis. Menurutnya, PCM merupakan salah satu proyek strategis yang akan menjadi tulang punggung PAD baru di tengah ancaman pemotongan dana transfer dari pusat.
“Cilegon tidak bisa selamanya bergantung pada DAU, DAK, dan DBH. Kita harus punya sumber PAD sendiri, dan PCM ini adalah salah satunya,” ujar Robinsar.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat berencana memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga ratusan miliar rupiah di berbagai daerah, termasuk Cilegon yang berpotensi kehilangan Rp230 miliar dari dana pusat tahun depan.
“Kalau kita tidak punya sumber PAD baru, fiskal kita bisa terguncang. Karena itu, PCM menjadi sangat penting,” katanya.
Menurut Robinsar, pembangunan PCM akan diiringi dengan penataan aset daerah dan kawasan industri pendukung di Warasari, agar manfaat ekonomi pelabuhan bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Kawasan Warasari nanti bisa jadi zona ekonomi baru yang terhubung langsung dengan pelabuhan,” ujarnya.
Sinergi Pemerintah–Industri Jadi Kunci
Dalam forum yang berlangsung dinamis itu, para pelaku industri menilai sinergi antara pemerintah dan swasta menjadi faktor penentu keberhasilan PCM.
Bobby Sumardiat Atmosudirjo, Direktur Utama PT Krakatau Baja Konstruksi, mengatakan pelabuhan tersebut akan memberi keuntungan besar bagi industri baja karena menekan biaya logistik.
“Kalau PCM beroperasi, biaya distribusi bahan baku dan produk baja akan turun. Ini tidak hanya menguntungkan industri, tapi juga menambah penerimaan daerah,” jelasnya.
Bobby menegaskan, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam bentuk investasi dan dukungan teknis, asalkan proyek dikelola secara profesional dan transparan.
“Sinergi ini harus nyata, bukan hanya di atas kertas. Pemerintah dan industri harus terbuka,” katanya.
Kadin: PCM Bukan Proyek, tapi Gerakan
FGD tersebut juga menghasilkan kesepahaman antara Kadin, pemerintah, dan pelaku industri untuk membentuk tim kerja bersama yang akan mendorong percepatan studi kelayakan dan perizinan Pelabuhan Cilegon Mandiri.
Cak Moel menegaskan, Kadin tidak ingin PCM hanya berhenti pada tataran wacana.
“Ini bukan proyek pemerintah semata, tapi gerakan bersama untuk kemandirian ekonomi. Kalau PAD naik, masyarakat ikut sejahtera,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga lingkungan pesisir dalam pembangunan pelabuhan agar tidak menimbulkan konflik sosial baru.
“Kita ingin pelabuhan yang ramah lingkungan dan memberi manfaat langsung bagi warga sekitar,” tambahnya.
Cilegon Menatap Laut, Menjemput Masa Depan
FGD itu ditutup dengan seruan bersama agar pembangunan Pelabuhan Cilegon Mandiri menjadi prioritas daerah pada 2025. Para peserta sepakat, PCM adalah simbol baru bagi Cilegon untuk keluar dari ketergantungan fiskal dan berdiri di atas kakinya sendiri.
“Cilegon punya sejarah panjang sebagai kota baja. Kini saatnya menatap laut, menjemput masa depan,” kata Cak Moel menutup forum.
Jika proyek ini terwujud, PCM berpotensi menjadi pelabuhan daerah pertama di Indonesia yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota—sebuah langkah nyata menuju kemandirian fiskal dan ekonomi rakyat.
(Has/Red*)
