CILEGON, WILIP.ID – Musim hujan kembali datang membawa cerita lama: genangan air di sejumlah sekolah dasar Kota Cilegon. Namun kali ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Cilegon memilih jalur yang tak biasa—bukan menunggu anggaran turun, melainkan menggerakkan solidaritas internal.
Lewat donasi sukarela para pegawai, Dindikbud menyalurkan sejumlah mesin pompa air ke sekolah-sekolah yang selama ini menjadi “langganan” banjir. Bantuan itu lahir dari urunan para pengawas, penilik, kepala sekolah, hingga pejabat struktural di lingkungan dinas.
“Kami menggalang donasi selama dua hari, dan alhamdulillah terkumpul dengan cepat. Ini murni dari solidaritas warga pendidikan. Tidak besar nilainya, tapi kami berharap manfaatnya bisa langsung dirasakan,” ujar Kepala Dindikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila, Jumat (23/1/2026).
Di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah, langkah ini menjadi semacam perlawanan sunyi terhadap rutinitas bencana. Bukan solusi megah, bukan pula proyek besar. Tapi cukup untuk membuat sekolah tak sepenuhnya lumpuh saat air mulai naik.
Bagi Heni, pompa air adalah jawaban paling realistis dalam kondisi darurat. Ia menyadari betul, persoalan banjir tidak bisa selesai hanya dengan satu alat.
“Pompa ini solusi jangka pendek. Idealnya memang tidak perlu dipakai. Tapi ketika hujan deras datang dan air menggenang, sekolah sudah punya alat untuk mengurangi dampak,” katanya.
Mesin-mesin itu kini menjadi tameng pertama. Guru dan tenaga kependidikan tak lagi sepenuhnya pasrah menunggu banjir surut, melainkan bisa melakukan penanganan awal agar aktivitas belajar mengajar tak terhenti terlalu lama.
Namun Dindikbud Cilegon tak ingin terjebak pada logika darurat semata. Menurut Heni, banjir di sekolah adalah persoalan struktural—soal tata ruang, drainase, hingga kebijakan pembangunan.
“Solusi permanen sedang kami diskusikan bersama Dinas Pekerjaan Umum, BPBD, Bappeda, serta pimpinan daerah. Ini harus ditangani lintas sektor, tidak bisa parsial,” tegasnya.
Sejumlah sekolah yang berada di kawasan rendah atau dekat aliran sungai membutuhkan penataan fisik jangka panjang. Mulai dari normalisasi saluran air, perbaikan drainase, hingga peninggian fondasi bangunan.
Sebagai tindak lanjut, Dindikbud juga berencana menggelar forum khusus bersama sekolah-sekolah terdampak. Forum ini menjadi ruang berbagi persoalan lapangan sekaligus merumuskan solusi teknis yang paling realistis.
“Kami ingin mendengar langsung dari kepala sekolah. Jadi bukan sekadar memberi pompa, tapi menyusun strategi agar sekolah tidak lagi menjadi korban rutin setiap musim hujan,” ujar Heni.
Di tengah kompleksitas persoalan infrastruktur dan keterbatasan anggaran daerah, langkah Dindikbud Cilegon ini menunjukkan satu hal penting: bahwa solidaritas kecil di dalam institusi publik masih bisa menjadi energi awal perubahan.
Pompa air mungkin hanya alat sederhana. Tetapi kepedulian di baliknya adalah fondasi dari solusi yang lebih berkelanjutan—bahwa pendidikan, bahkan dalam kondisi paling basah sekalipun, tetap harus berjalan.
(Pis/Red*)
