CILEGON, WILIP.ID – Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengukuhkan kepemimpinan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP menjadi titik balik penting bagi Partai Persatuan Pembangunan dalam mengakhiri dinamika internal yang berlangsung beberapa waktu terakhir.
Di tengah menguatnya legitimasi kepengurusan pusat, suasana rekonsiliasi dan konsolidasi mulai terlihat hingga ke daerah. Salah satunya tampak dari pertemuan hangat Ketua Formatur DPC PPP Kota Cilegon terpilih, Tohir AS, dengan Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo.
Momen kebersamaan keduanya yang terlihat akrab dan duduk berdampingan menjadi sorotan. Namun, Tohir menegaskan pertemuan tersebut bukan bagian dari agenda politik praktis maupun pembahasan konfigurasi kekuatan politik tertentu.
Menurutnya, pertemuan itu berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang berkaitan dengan kegiatan keluarga, meski di sela-sela perbincangan keduanya sempat bertukar pandangan mengenai kondisi dan perkembangan Kota Cilegon.
“Ya, kebetulan saja berbincang mengenai kondisi Kota Cilegon saat ini. Tidak ada pembicaraan politik yang khusus atau agenda politik tertentu,” kata Tohir saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, Musyawarah Cabang (Muscab) V DPC PPP Kota Cilegon yang digelar di Cafe Laras, Kecamatan Purwakarta, menetapkan Tohir AS sebagai Ketua Formatur. Amanah tersebut menempatkannya sebagai figur yang bertanggung jawab menyusun kepengurusan baru sekaligus mengawal proses konsolidasi partai pasca-Muscab.
Tohir menegaskan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah memperkuat struktur organisasi hingga tingkat paling bawah. Konsolidasi, kata dia, akan difokuskan pada penguatan pengurus tingkat Dewan Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga ranting di setiap kelurahan.
“Selanjutnya kita akan terus melakukan konsolidasi ke tingkat pengurus anak cabang, kecamatan, hingga kelurahan. Ini menjadi tugas penting pasca-Muscab agar mesin partai semakin solid menghadapi agenda politik ke depan,” ujarnya.
Bagi PPP Kota Cilegon, penguatan struktur dinilai menjadi pekerjaan utama setelah adanya kepastian hukum terkait kepengurusan nasional. Dengan struktur yang kuat, partai berlambang Ka’bah tersebut diharapkan mampu menghadapi tahapan verifikasi partai politik dan persiapan menuju Pemilu 2029.
Di tengah proses pembentukan kepengurusan baru, Tohir juga menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh elemen PPP Kota Cilegon tanpa terkecuali. Ia menilai dinamika yang terjadi selama proses organisasi merupakan hal yang lumrah dalam sebuah partai politik.
Karena itu, menurutnya, tidak boleh ada lagi sekat maupun pengelompokan di internal partai setelah adanya kepastian hukum dari PTUN.
Tohir secara khusus menyampaikan penghormatan kepada Sahruji, yang selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh senior PPP di Kota Cilegon.
“Bagaimanapun beliau Pak Sahruji adalah tokoh yang telah berkontribusi besar dalam membesarkan PPP. Saya tetap akan meminta saran, pendapat, arahan, dan nasihat dari beliau. Ke depan tentu kita harus bersama-sama membangun partai,” katanya.
Ia menegaskan bahwa hubungan personal dengan Sahruji selama ini tetap berjalan baik. Perbedaan yang muncul, menurutnya, hanya sebatas dinamika organisasi dan bukan persoalan pribadi.
“Beliau Sahruji adalah saudara saya. Selama ini tidak ada persoalan pribadi. Yang ada hanyalah dinamika politik organisasi. Karena itu, silaturahmi dan komunikasi tetap harus dijaga,” ujarnya.
Selain melakukan konsolidasi internal, Tohir juga berencana membangun komunikasi intensif dengan Fraksi PPP DPRD Kota Cilegon. Langkah tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi dan arah perjuangan partai pasca-putusan PTUN.
Menurutnya, sinergi antara struktur partai dan fraksi menjadi faktor penting dalam memperkuat peran PPP di tengah masyarakat.
“Saya dalam waktu dekat akan mengundang Fraksi PPP untuk berdiskusi. Kita akan duduk bersama membahas langkah-langkah ke depan demi kepentingan partai dan masyarakat,” katanya.
Pasca-putusan PTUN yang menguatkan kepemimpinan Mardiono, PPP kini memasuki fase baru yang lebih menitikberatkan pada persatuan, konsolidasi, dan penguatan organisasi. Di Kota Cilegon, semangat rekonsiliasi tersebut mulai terlihat melalui komunikasi yang semakin terbuka antarkader dan tokoh partai.
Keakraban yang ditunjukkan berbagai tokoh dalam sejumlah kesempatan pun menjadi sinyal positif bahwa perbedaan pandangan politik tidak harus menjadi penghalang untuk membangun daerah. Di atas segala dinamika organisasi, kepentingan masyarakat dan pembangunan Kota Cilegon tetap menjadi tujuan bersama.
(Has/Red*)
