SERANG, WILIP.ID – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banten melalui Kadin Pelabuhan menggelar forum diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Ekosistem Pelabuhan yang Kompetitif: Kolaborasi, Inovasi, dan Daya Saing untuk Pelabuhan Indonesia yang Lebih Maju”, Kamis, 2 Juli 2026.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Umum (WKU) Konstruksi Kadin Banten, Nunung, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kadin Pelabuhan yang dinilai berhasil membuka ruang diskusi strategis bagi para pelaku usaha kemaritiman di Banten. Menurutnya, FGD ini penting untuk memetakan peluang usaha, hambatan, sekaligus langkah kolaboratif dalam memperkuat sektor kepelabuhanan dan kemaritiman di daerah.
Nunung mengatakan, Kadin Banten mendukung penuh forum-forum yang mendorong lahirnya gagasan dan solusi konkret bagi pengembangan sektor maritim. Ia menilai, kemaritiman dan kepelabuhanan merupakan sektor vital yang harus dikelola dengan sinergi antarpelaku usaha, asosiasi profesi, dan pemerintah.
“Pertama, kami atas nama Kadin Banten memberikan apresiasi kepada teman-teman dari Kadin Pelabuhan yang hari ini menginisiasi forum diskusi terkait usaha-usaha yang dapat dikembangkan di bidang kemaritiman. Ini langkah yang sangat baik dan perlu terus didorong,” ujar Nunung.
Ia menjelaskan, Kadin Banten memiliki badan pelaksana yang dibentuk untuk mempermudah komunikasi, aktualisasi program, serta penyampaian informasi kepada pelaku usaha, khususnya di sektor kepelabuhanan dan kebandarudaraan. Untuk itu, Kadin Banten membentuk dua entitas, yakni Kadin Bandara dan Kadin Pelabuhan, yang masing-masing difokuskan untuk mengawal pengembangan usaha di sektor strategis tersebut.
Menurut Nunung, saat ini Kadin Pelabuhan menjadi salah satu badan yang aktif menginventarisasi berbagai potensi usaha yang bisa dimaksimalkan di sektor kemaritiman. Karena itu, ia menegaskan Kadin Banten siap menjadi jembatan komunikasi sekaligus mediator apabila para pelaku usaha menghadapi kendala di lapangan.
“Kami ingin hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi juga sebagai mediator dan jalur komunikasi bagi para pelaku usaha. Jika ada hambatan, ketidaksinergian, atau persoalan yang dihadapi para pengusaha di bidang kemaritiman, sampaikan kepada kami. Insyaallah Kadin Banten akan berdiri di depan untuk membantu,” katanya.
Nunung juga menyinggung pentingnya dukungan kelembagaan dan regulasi dalam pengembangan usaha kepelabuhanan. Ia mengaku cukup memahami dinamika sektor tersebut karena pernah menangani proses perizinan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan mengikuti pelatihan manajer operator lapangan BUP. Pengalaman itu, kata dia, memberinya gambaran tentang tantangan riil yang dihadapi pelaku usaha di sektor pelabuhan.
Karena itu, ia membuka ruang selebar-lebarnya bagi para asosiasi dan pelaku usaha untuk menyampaikan masukan kepada Kadin Banten. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di lapangan perlu ditangkap, dibahas, lalu ditindaklanjuti agar iklim usaha di sektor kemaritiman Banten semakin sehat dan kompetitif.
“Silakan sampaikan kepada kami hal-hal apa saja yang perlu diperjuangkan. Kadin Banten membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima masukan, kemudian menindaklanjutinya kepada pihak-pihak terkait,” ucapnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Banten KH Embay Mulyasarief dalam sambutannya menegaskan bahwa Banten sejak lama memiliki identitas kuat sebagai wilayah maritim. Ia mengingatkan bahwa sejarah Kesultanan Banten menunjukkan betapa besar peran perdagangan, pelabuhan, dan aktivitas ekspor-impor dalam membangun kejayaan daerah.
KH Embay, yang juga pernah menjabat Ketua Kadin Kabupaten Serang pada 1984–1994, menuturkan bahwa Banten memiliki jejak historis sebagai kesultanan maritim yang kuat. Menurutnya, potensi maritim Banten hari ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kekayaan geografis, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi daerah.
“Banten ini pada masa lalu adalah kesultanan maritim yang kuat. Kita punya sejarah besar dalam perdagangan dan pelabuhan. Karena itu, potensi maritim yang kita miliki sekarang seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata KH Embay.
Ia menyinggung panjang garis pantai Banten yang mencapai ratusan kilometer dan menilai potensi kelautan itu harus mampu memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut dia, pemerintah daerah bersama para pelaku usaha harus mampu menangkap peluang besar tersebut melalui tata kelola pelabuhan, logistik, dan perdagangan maritim yang lebih serius.
KH Embay juga menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif bahwa masyarakat Banten memiliki akar kuat sebagai masyarakat maritim. Ia menilai semangat itu perlu dihidupkan kembali agar Banten tidak hanya menjadi wilayah penyangga industri, tetapi juga tumbuh sebagai kekuatan ekonomi maritim yang berdaya saing.
“Banten harus memahami dirinya sebagai masyarakat maritim. Potensi kelautan dan kepelabuhanan yang dimiliki tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah. Ini harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi Banten ke depan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, semangat kolaborasi antara Kadin, asosiasi profesi kemaritiman, pemerintah, dan tokoh masyarakat menjadi benang merah pembahasan. FGD ini diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi semata, melainkan melahirkan langkah konkret dalam membangun ekosistem pelabuhan yang lebih kompetitif, efisien, dan berpihak pada pertumbuhan usaha di Provinsi Banten.
Dengan posisi geografis yang strategis, jaringan pelabuhan yang terus berkembang, serta sejarah panjang sebagai wilayah maritim, Banten dinilai memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kepelabuhanan dan logistik nasional. Namun, potensi itu hanya bisa diwujudkan jika seluruh pemangku kepentingan mampu membangun sinergi, menyelesaikan hambatan regulasi, dan menghadirkan iklim usaha yang sehat bagi para pelaku usaha kemaritiman.
(Has/Red*)
