CILEGON, WILIP.ID – Rektor Universitas Al-Khairiyah (Unival), H. Ahmad Munji, M.Pd. mempertanyakan kebijakan impor slab baja asal China yang dilakukan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS). Pasalnya, impor bahan baku tersebut diduga belum disertai kepastian penjualan yang jelas. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Danantara agar tidak berujung pada kerugian perusahaan pelat merah tersebut.
Ahmad Munji meminta Danantara memperketat pengawasan terhadap seluruh proses impor, mulai dari pengadaan, spesifikasi dan kualitas bahan baku, hingga kepastian pasar serta potensi keuntungan dari produk slab baja yang diimpor.
Menurutnya, dukungan pendanaan dan upaya penyehatan BUMN yang selama ini diberikan Danantara kepada Krakatau Steel harus dibarengi pengawasan ketat. Jangan sampai suntikan dukungan justru tidak menghasilkan perbaikan kinerja perusahaan.
“Danantara harus berhati-hati. Jangan sampai dukungan yang diberikan justru tidak memberikan hasil optimal karena persoalan tata kelola. Rekam jejak persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan BUMN harus menjadi pelajaran serius agar tidak terus berulang,” ujar Ahmad Munji dalam keterangan pers yang diterima Wilip.id, Rabu (18/11/2026).
Ia menilai, persoalan impor slab baja China tersebut patut dicermati karena sejak tahun lalu telah memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak. Mulai dari aspek kelayakan impor, spesifikasi dan kualitas produk, hingga kepastian penyerapan pasar.
Ahmad Munji mengingatkan, apabila bahan baku impor tersebut belum memiliki kepastian penjualan, maka potensi penumpukan stok dan risiko kerugian perusahaan perlu segera dihitung secara transparan.
“Jangan sampai pemerintah, dalam hal ini Danantara, hanya menjadi pihak yang terus mengucurkan dukungan tanpa mendapatkan kepastian hasil. Jangan sampai sekadar mempercantik portofolio, sementara persoalan mendasar perusahaan tidak terselesaikan,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan Danantara yang dipimpin Rosan Roeslani. Menurutnya, kehadiran Danantara menjadi momentum penting untuk membenahi BUMN bermasalah, termasuk mendorong Krakatau Steel kembali sehat dan kompetitif sebagai industri baja nasional.
Namun, upaya tersebut membutuhkan pengawasan yang konsisten. Setiap dukungan modal maupun kebijakan penyelamatan perusahaan harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Ahmad Munji meminta Danantara melakukan monitoring secara khusus terhadap impor slab baja China tersebut. Bahkan, ia mendorong aparat penegak hukum turut mencermati apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan maupun pengelolaannya.
“Harus jelas berapa nilai impor, bagaimana spesifikasinya, siapa yang akan menyerap produknya, kapan penjualannya terealisasi, dan berapa keuntungan yang bisa diperoleh. Semua harus terukur. Jangan sampai ada potensi kerugian yang justru dibebankan kepada negara,” katanya.
Ahmad Munji menegaskan, pengawasan terhadap Krakatau Steel bukan semata-mata untuk mencari kesalahan perusahaan, melainkan bagian dari upaya menyelamatkan industri baja nasional dari persoalan tata kelola yang berulang.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan pemangku kepentingan di Banten, ikut mengawal proses pembenahan Krakatau Steel.
“Ini momentum untuk menyelamatkan Krakatau Steel. Kita mendukung agenda Presiden Prabowo dalam membenahi BUMN yang sedang sakit. Tetapi pembenahan harus menyentuh akar persoalan, termasuk menutup celah korupsi, kolusi, nepotisme, dan praktik-praktik yang berpotensi merugikan perusahaan maupun negara,” pungkasnya.
(Has/Red*)















