CILEGON, WILIP.ID – Pemerintah Kota Cilegon tancap gas. Langkah strategis penguatan sinergi antar badan usaha resmi dimulai lewat penandatanganan kesepakatan bersama antara PT Pelabuhan Cilegon Mandiri dengan PT Krakatau Sarana Properti tentang penggunaan akses Jalan Kawasan Industri Krakatau I Cilegon, serta kerja sama dengan PT Krakatau Bandar Samudera terkait rencana pendayagunaan aset dan jasa kepelabuhanan lainnya.
Agenda yang digelar di Hotel Royale Krakatau, Rabu (25/2/2026), itu dihadiri langsung Wali Kota Cilegon Robinsar, jajaran direksi BUMD, manajemen Krakatau Group, hingga para pemangku kepentingan. Momen ini tak sekadar seremoni, melainkan sinyal kuat bahwa Cilegon serius membangun ekosistem industri dan pelabuhan yang terintegras.
Wali Kota Cilegon Robinsar menegaskan, penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah disepakati. Fokus utamanya: optimalisasi potensi aset dan lahan milik BUMD, termasuk kawasan strategis Warnasari.
“Ini tindak lanjut dari MoU, terutama terkait potensi lahan BUMD. Ke depan, kebutuhan pelabuhan dan kawasan industri pasti meningkat. Semua aset harus kita optimalkan. Wacana yang bertahun-tahun belum terealisasi, hari ini mulai kita jalankan tanpa mengedepankan ego,” tegas Robinsar.
Pesan yang disampaikan jelas: tak boleh ada lagi aset tidur. Di tengah kompetisi kawasan industri yang kian ketat, Cilegon tak bisa hanya mengandalkan status sebagai kota baja. Aset harus bergerak, produktif, dan menghasilkan nilai tambah.
Menanggapi isu pengelolaan aset, Robinsar memastikan kepemilikan tetap berada di bawah Pemerintah Kota Cilegon. Skema kerja sama difokuskan pada pemanfaatan agar aset lebih produktif dan berdampak langsung pada ekonomi daerah.
“Aset tetap atas nama pemerintah. Tinggal bagaimana pemanfaatannya kita optimalkan supaya produktif. Daripada tidak bergerak, lebih baik kita kelola bersama dengan skema yang tepat,” jelasnya.
Skema kolaboratif ini dinilai menjadi jalan tengah antara menjaga kedaulatan aset daerah dan kebutuhan ekspansi industri serta pelabuhan.
Dukungan juga datang dari Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Muhammad Akbar Djohan. Ia menyebut penandatanganan ini sebagai momentum penting dalam transformasi Krakatau Steel yang mengusung semangat Krakatau Steel Reborn.
“Ini momen penting yang mungkin belasan tahun tidak terjadi. Transformasi bertumpu pada kepercayaan dan kolaborasi. Potensi besar Cilegon hanya bisa terwujud jika kita menghilangkan ego sektoral dan membangun ekosistem industri terintegrasi,” ujarnya.
Pesan ini sekaligus menegaskan bahwa kebangkitan industri baja nasional tak bisa dilepaskan dari penguatan infrastruktur pelabuhan dan kawasan industri penunjangnya.
Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera, Noor Fuad, menyatakan kerja sama ini menjadi jawaban atas meningkatnya kebutuhan pengembangan pelabuhan dan minat investor.
“Kerja sama ini membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan throughput pelabuhan, investasi, serta ekonomi lokal Cilegon. Ini awal yang baik untuk pengelolaan aset dan jasa kepelabuhanan yang lebih produktif dan efektif,” katanya.
Senada, Plt. Direktur Utama PT Krakatau Sarana Properti, Alexander Yahya Datuk, menilai Cilegon memiliki posisi strategis dengan ekosistem industri yang matang.
“Kami optimistis kerja sama ini akan menjadi awal yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Cilegon, Banten, bahkan Indonesia,” ujarnya.
Penandatanganan kesepakatan ini bukan sekadar dokumen di atas kertas. Ini adalah pijakan menuju pengelolaan aset dan pengembangan jasa kepelabuhanan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Jika konsisten dijalankan, kolaborasi antara BUMD dan Krakatau Steel Group ini berpotensi mengubah wajah Cilegon: dari sekadar kota industri berat menjadi simpul logistik dan investasi yang lebih modern, kompetitif, dan terbuka.
Kini publik menunggu realisasinya. Sebab di atas meja sudah ada kesepakatan. Tantangan berikutnya adalah memastikan sinergi ini benar-benar menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Kota Cilegon.
(Pis/Red*)
