BANTEN, WILIP.ID – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Provinsi Banten menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) II sebagai bagian dari amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Agenda strategis ini menjadi panggung konsolidasi pelaku usaha kepelabuhanan sekaligus ruang evaluasi arah kebijakan logistik di Banten.
Ketua DPW APBMI Banten, Alawi Mahmud, menegaskan bahwa Rakerwil ini bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan forum penentuan arah masa depan industri bongkar muat di wilayah Banten.
“Rakerwil ini bertujuan memperkuat hasil keputusan Rakernas yang telah dilaksanakan beberapa bulan lalu. Selain itu, kami juga merumuskan sejumlah kebijakan yang menjadi kebutuhan dan kemandirian daerah,” ujar Alawi, Rabu (11/2/2026).
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah penetapan ongkos pelayanan pelabuhan sebagai payung hukum dan kepastian usaha bagi seluruh pemangku kepentingan, baik anggota APBMI maupun para pengguna jasa. Menurut Alawi, kepastian tarif sangat penting agar dunia usaha memiliki standar yang jelas dan terhindar dari praktik yang merugikan iklim investasi.
Tak hanya itu, APBMI Banten juga menyoroti perlunya pengetatan seleksi anggota. Langkah ini diambil menyusul temuan bahwa masih ada anggota yang belum sepenuhnya siap ketika turun ke lapangan.
“Ada anggota yang secara administrasi terdaftar, tapi secara sarana, prasarana, SDM, hingga kesiapan operasional belum memadai. Ini yang harus kita benahi bersama agar pelayanan di pelabuhan berjalan profesional dan kompetitif,” tegasnya.
Langkah tersebut, kata Alawi, sejalan dengan agenda besar pemerintah pusat dalam mendorong efisiensi dan kelancaran arus logistik nasional. Pelabuhan sebagai simpul utama logistik harus diisi oleh pelaku usaha yang siap dan taat tata kelola.
Namun di tengah pentingnya agenda strategis tersebut, Alawi justru menyampaikan nada keprihatinan. Ia menyoroti ketidakhadiran perwakilan pemerintah daerah dan instansi perhubungan dalam Rakerwil tersebut.
“Tidak ada delegasi dari Kementerian Perhubungan, tidak ada Gubernur atau Wakil Gubernur, bahkan dari Pemerintah Kota Cilegon pun tidak hadir. Padahal sektor maritim memberi kontribusi besar bagi pendapatan daerah,” ujarnya.
Alawi menilai absennya pemerintah dalam forum resmi pelaku usaha maritim dapat menjadi sinyal keliru bagi dunia usaha.
“Kami ini bukan main-main. Kami mengelola ratusan tenaga kerja, menggerakkan arus barang, dan menyumbang pajak ke daerah. Kalau sektor maritim dipandang sebelah mata, bagaimana mau membangun pertumbuhan ekonomi berbasis pelabuhan?” kritiknya.
Rakerwil II APBMI Banten ini juga menjadi ajang konsolidasi internal sekaligus pesan politik ekonomi: bahwa industri bongkar muat dan kepelabuhanan merupakan tulang punggung ekonomi maritim yang tidak bisa dipinggirkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Di tengah ambisi nasional menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, suara dari pelabuhan Banten hari ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan logistik tidak hanya ditentukan oleh kapal dan dermaga, tetapi juga oleh keseriusan pemerintah membaca denyut pelaku usaha di lapangan.
(Pis/Red*)
