Oleh : M. Agung Laksono
Laporan keuangan kuartal II 2025 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk kembali memicu keprihatinan. Alih-alih menunjukkan tren perbaikan, perusahaan baja pelat merah ini justru mencatatkan kerugian bersih sebesar USD 138,97 juta. Angka ini tak hanya mencerminkan kemunduran kinerja, tetapi juga mengundang pertanyaan besar tentang efektivitas kepemimpinan baru di tubuh perusahaan—khususnya setelah masuknya PT Danantara sebagai pemegang saham mayoritas.
M. Agung Laksono, aktivis asal Cilegon dan mantan pengurus pusat GMNI, menyatakan bahwa kerugian tersebut menjadi sinyal serius bagi publik. Berdasarkan laporan keuangan interim yang dirilis hingga 30 Juni 2025, Krakatau Steel memang sempat membukukan laba bruto sebesar USD 33,96 juta. Namun, angka ini jauh dari cukup untuk menutup beban usaha yang menembus USD 34,90 juta, serta beban keuangan yang membengkak hingga USD 131 juta.
“Itu publik, khususnya investor bursa, tidak bodoh. Laba bruto yang dibanggakan tidak menutupi borosnya pengeluaran. Ini soal kredibilitas manajemen dan strategi korporasi,” tulis Agung.
Lebih mencemaskan lagi, Krakatau Steel kini menanggung akumulasi kerugian sebesar USD 2,58 miliar, dengan ekuitas yang tergerus drastis hingga hanya tersisa USD 377 ribu. Fakta ini menyisakan tanda tanya besar tentang arah pembenahan yang dijanjikan pasca-akuisisi mayoritas saham oleh Danantara Asset Management.
Di Mana Peran Danantara?
Sejak resmi menguasai 80% saham Seri B Krakatau Steel, Danantara diposisikan sebagai motor revitalisasi BUMN industri strategis. Di bawah holding PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), entitas ini seharusnya menjadi garda depan dalam reformasi tata kelola dan efisiensi operasional. Namun, kinerja kuartal II justru membuktikan sebaliknya.
“Kalau Danantara disebut mewakili funds and forces nasional seperti dalam Deklarasi Ekonomi Bung Karno tahun 1963, semestinya sekarang sudah terasa dampaknya. Tapi apa yang kita lihat? Beban bunga utang masih tinggi, efisiensi belum menyentuh jantung manajemen,” ujar Agung.
Menurutnya, simbol perubahan tidak bisa hanya ditampilkan melalui pergeseran struktur kepemilikan. Perubahan sejati harus dimulai dari pucuk tertinggi manajemen.
“Gaji dan fasilitas komisaris serta direksi Krakatau Steel harus menjadi simbol pengorbanan. Di tengah kerugian seperti ini, efisiensi bukan hanya soal angka, tapi juga soal etika dan teladan,” tegasnya.
Evaluasi Total, Bukan Sekadar Rebranding
Agung juga menyoroti bahwa kehadiran Danantara dan BKI seharusnya lebih dari sekadar struktur di atas kertas. Prinsip tata kelola harus ditegakkan, efisiensi keuangan diperketat, dan setiap kebijakan strategis mesti berakar pada semangat nasionalisme ekonomi.
“Kalau BKI bisa inspeksi kapal untuk menjamin kelaikan teknis, mengapa pengelolaan Krakatau Steel tak bisa ditinjau dengan standar yang sama? Ini bukan sekadar perusahaan, ini aset strategis bangsa,” lanjutnya.
Kondisi buruk ini menjadi alarm serius bagi pemerintah, terutama bagi Presiden Prabowo. Ia diharapkan dapat memastikan bahwa arah pengelolaan BUMN—khususnya oleh Danantara—tidak melenceng dari semangat berdikari dalam pengelolaan ekonomi nasional.
Jangan Sampai Krakatau Steel Jadi Beban Permanen
Agung menekankan, pembenahan BUMN seperti Krakatau Steel tidak akan berhasil jika hanya bergantung pada perubahan di atas kertas. Diperlukan keberanian mengambil langkah tegas, konkret, dan menyentuh persoalan struktural—mulai dari efisiensi internal hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam kepemimpinan.
“Kita tidak ingin Krakatau Steel terus menjadi beban negara. Ini seharusnya menjadi pilar industri nasional, bukan momok dalam laporan keuangan negara,” tutupnya.
Cilegon, 31 Juli 2025
