SERANG, WILIP.ID — Di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri dan investasi di Provinsi Banten, isu lingkungan hidup dan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian serius dalam pertemuan antara Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah KH Ali Mujahidin dengan Gubernur Banten Andra Soni di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Selasa (9/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung selama hampir tiga jam tersebut tidak hanya membahas agenda organisasi dan pendidikan, tetapi juga mengupas tantangan besar yang sedang dihadapi Banten sebagai salah satu pusat industri nasional, yakni bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum PB Al-Khairiyah Ali Mujahidin atau Mumu menegaskan bahwa Banten saat ini berada pada fase penting pembangunan. Di satu sisi, investasi terus tumbuh dan kawasan industri berkembang pesat. Namun di sisi lain, muncul persoalan lingkungan dan ketimpangan manfaat ekonomi yang perlu segera mendapatkan perhatian.
Menurut Mumu, Banten telah menjelma menjadi salah satu daerah tujuan investasi terbesar di Indonesia. Letaknya yang strategis sebagai penghubung Pulau Jawa dan Sumatera menjadikan wilayah ini sebagai magnet bagi industri nasional maupun global.
“Banten dapat disebut sebagai gerbang investasi Indonesia. Pertumbuhan industri yang berlangsung selama puluhan tahun merupakan aset besar yang harus dijaga dan dikembangkan,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak boleh diukur hanya dari nilai proyek dan pertumbuhan ekonomi semata.
“Industri yang tumbuh harus mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Pertumbuhan investasi harus berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kualitas hidup warga, dan berkurangnya angka pengangguran,” kata Mumu.
Dalam diskusi tersebut, PB Al-Khairiyah juga menyoroti kondisi lingkungan hidup di kawasan industri Bojonegara dan Pulo Ampel yang dinilai semakin membutuhkan perhatian serius.
Aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB), ditambah tingginya mobilitas kendaraan pengangkut material, dinilai telah menimbulkan dampak terhadap kualitas udara serta kenyamanan masyarakat.
Mumu menegaskan bahwa pembangunan industri tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang lebih progresif untuk mengendalikan dampak lingkungan, terutama terkait pengangkutan material tambang yang berpotensi menimbulkan debu dan pencemaran udara.
PB Al-Khairiyah mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Banten mempertimbangkan penyusunan regulasi khusus yang mewajibkan penggunaan jumbo bag dan terpal penutup yang memenuhi standar keselamatan pada seluruh kendaraan pengangkut material tambang.
Selain itu, organisasi yang berdiri sejak 1925 tersebut juga mengusulkan penerapan sistem pengaturan lalu lintas armada tambang, termasuk opsi ganjil-genap, guna mengurangi kepadatan kendaraan berat dan meminimalkan dampak lingkungan bagi masyarakat.
“Pertumbuhan industri harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Jangan sampai masyarakat hanya menerima dampak negatifnya, sementara manfaat ekonominya tidak dirasakan secara optimal,” tegas Mumu.
Selain persoalan lingkungan, pembahasan juga mengarah pada tantangan penyediaan tenaga kerja lokal yang kompetitif.
Gubernur Banten Andra Soni menilai salah satu pekerjaan rumah terbesar daerah industri adalah memastikan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dapat dipenuhi oleh putra-putri daerah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten terus mendorong implementasi konsep link and match antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.
Menurut Andra Soni, pembangunan kawasan industri tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila masyarakat lokal tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Menanggapi hal tersebut, Mumu menjelaskan bahwa Al-Khairiyah melalui Universitas Al-Khairiyah (UNIVAL) telah menyiapkan sejumlah program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, di antaranya Teknik Industri, Teknik Mesin, dan Teknik Kimia.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan industri Banten di masa depan.
Pertemuan antara PB Al-Khairiyah dan Gubernur Banten tersebut memperlihatkan adanya kesamaan pandangan mengenai arah pembangunan Banten ke depan.
Pertumbuhan investasi tetap harus didorong sebagai penggerak ekonomi daerah. Namun pada saat yang sama, perlindungan lingkungan hidup, peningkatan kualitas pendidikan, serta keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas.
Dengan kata lain, masa depan Banten tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak industri yang berdiri, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah derasnya arus investasi yang terus mengalir, pesan yang mengemuka dari pertemuan tersebut cukup jelas: industri yang kuat harus ditopang oleh lingkungan yang sehat dan sumber daya manusia yang unggul.
(Has/Red*)
