CILEGON, WILIP.ID — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat kembali arah besar pembangunan Indonesia. Bagi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah, Dr. KH. Ali Mujahidin, SH.I, MM, MH atau yang akrab disapa Haji Mumu, sejumlah kebijakan pemerintah menunjukkan keberanian untuk membawa Indonesia keluar dari ketergantungan dan bergerak menuju kemandirian.
Haji Mumu menilai, capaian pemerintahan Prabowo tidak semata-mata harus dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi atau proyek pembangunan. Lebih jauh, ada agenda yang menyentuh fondasi kedaulatan negara: pangan, energi, pengelolaan aset strategis, pemberantasan korupsi, hingga pendidikan.
“Ini bukan sekadar soal program pemerintah. Ini menyangkut arah masa depan bangsa,” kata Haji Mumu.
Menurut dia, salah satu capaian yang paling menonjol adalah sektor pangan.
Pemerintah sebelumnya menargetkan swasembada pangan dalam beberapa tahun. Namun, pemerintah menyatakan target tersebut berhasil dicapai lebih cepat. Presiden Prabowo bahkan menyebut Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan strategis, antara lain beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.
Bagi Haji Mumu, capaian tersebut bukan sekadar statistik produksi.
Di balik angka produksi beras dan cadangan pangan, ada nasib jutaan petani yang ikut dipertaruhkan.
Peningkatan produksi pangan, menurutnya, harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang disebut pemerintah mencapai level tinggi, mencerminkan membaiknya daya beli dan posisi ekonomi petani.
“Kalau negara mampu menyediakan pangan dari kekuatan sendiri, maka sesungguhnya negara sedang membangun benteng kedaulatannya,” ujar Haji Mumu.
Energi: Dari Ketergantungan Menuju Kemandirian
Agenda berikutnya yang mendapat apresiasi adalah sektor energi.
Haji Mumu melihat kebijakan energi pemerintahan Prabowo diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, memperkuat produksi energi domestik, sekaligus mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan.
Program biodiesel, termasuk pengembangan B50, dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor. Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi minyak dan gas serta pengembangan energi terbarukan.
Menurut Haji Mumu, tantangan energi Indonesia ke depan bukan sekadar bagaimana menghasilkan energi yang cukup, tetapi bagaimana memastikan energi tersebut berada dalam kendali kepentingan nasional.
“Energi adalah soal kedaulatan. Negara yang terlalu bergantung pada energi dari luar akan selalu memiliki kerentanan,” katanya.
Karena itu, pengembangan energi surya, panas bumi, biofuel hingga elektrifikasi kendaraan dan alat produksi pertanian dinilai harus terus dikawal.
Bukan hanya mengejar target transisi energi, tetapi memastikan transformasi tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Danantara dan Pertaruhan Mengelola Aset Negara
Haji Mumu juga memberikan perhatian terhadap keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Menurut dia, kehadiran Danantara harus dibaca sebagai upaya memperkuat kemampuan negara dalam mengelola aset dan modal strategis nasional.
Indonesia memiliki aset BUMN yang sangat besar. Persoalannya kemudian bukan sekadar seberapa besar aset tersebut, melainkan seberapa efektif aset itu menghasilkan nilai tambah bagi negara.
Di titik inilah, kata Haji Mumu, Danantara memiliki pekerjaan besar.
Pengelolaan aset negara harus mampu mendorong efisiensi, memperkuat kinerja perusahaan negara, membuka ruang investasi, serta mempercepat hilirisasi sumber daya alam.
“Jangan sampai kekayaan alam kita hanya berhenti sebagai bahan mentah. Nilai tambahnya harus kembali kepada rakyat dan memperkuat ekonomi nasional,” ujarnya.
Haji Mumu berharap Danantara benar-benar menjadi instrumen strategis negara, bukan sekadar lembaga investasi.
Sebab, apabila dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel, konsolidasi aset negara dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun, semakin besar aset yang dikelola, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi dan pengawasan.
Di sinilah prinsip tata kelola menjadi kunci.
Pemberantasan Korupsi: Tak Boleh Ada yang Kebal Hukum
Apresiasi juga diberikan Haji Mumu terhadap agenda pemberantasan korupsi dan penertiban aset negara.
Menurut dia, keberanian penegakan hukum harus menjadi bagian integral dari pembangunan. Pembangunan tidak akan menghasilkan keadilan apabila kebocoran anggaran dan praktik korupsi masih menjadi persoalan.
Haji Mumu menilai pemerintah perlu menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi siapa saja.
Tidak boleh ada kesan bahwa kedekatan politik, kekuasaan maupun posisi seseorang menjadi tameng dari proses hukum.
“Penegakan hukum harus konsisten. Siapa pun yang melakukan pelanggaran harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Ia juga menilai efisiensi anggaran dan penertiban aset negara harus terus dilakukan secara transparan.
Sebab, uang negara pada hakikatnya adalah uang rakyat.
Setiap rupiah yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan untuk kepentingan publik pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, pendidikan, kesehatan maupun program pemberdayaan.
Kuliah Gratis: Mimpi Besar yang Mulai Disiapkan
Namun, dari seluruh agenda tersebut, Haji Mumu melihat satu program yang berpotensi menjadi warisan penting bagi generasi mendatang: pendidikan tinggi yang semakin terjangkau bahkan menuju pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).
Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar program pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi disiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi saat ini telah melakukan penghitungan kebutuhan pembiayaan dan mengkaji sejumlah opsi pelaksanaan pendidikan tinggi gratis di PTN.
Bagi Haji Mumu, arah kebijakan tersebut memiliki makna strategis.
Pendidikan bukan sekadar urusan mendapatkan ijazah. Pendidikan adalah jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan dan membuka mobilitas sosial.
Anak dari keluarga sederhana harus memiliki kesempatan yang sama untuk masuk perguruan tinggi dan mengembangkan kemampuan terbaiknya.
“Kalau negara mampu membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya, maka negara sedang menanam investasi untuk masa depan,” kata Haji Mumu.
Karena itu, Haji Mumu menyebut rencana pendidikan tinggi gratis sebagai salah satu gagasan yang patut mendapatkan dukungan publik.
Namun ia mengingatkan, program sebesar itu membutuhkan perencanaan matang. Anggaran harus dihitung secara realistis, mekanisme pelaksanaan harus jelas, kualitas pendidikan tetap dijaga, dan perguruan tinggi harus memiliki kapasitas yang memadai.
Dengan kata lain, gratis bukan berarti murahan.
Justru karena menyangkut masa depan generasi bangsa, pendidikan harus semakin berkualitas, inklusif dan berkeadilan.
Bukan Sekadar Dua Tahun, tetapi Arah Baru
Haji Mumu menilai dua tahun pemerintahan Prabowo tidak boleh dibaca hanya sebagai daftar pencapaian.
Yang jauh lebih penting adalah melihat arah yang sedang dibangun.
Kedaulatan pangan berbicara tentang kemampuan bangsa memberi makan rakyatnya sendiri.
Kedaulatan energi berbicara tentang kemampuan negara mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.
Danantara berbicara tentang bagaimana aset strategis negara dikelola agar menghasilkan nilai tambah.
Pemberantasan korupsi berbicara tentang keberanian membersihkan kebocoran negara.
Sedangkan pendidikan gratis berbicara tentang investasi terhadap manusia Indonesia.
Lima agenda tersebut pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan besar: seberapa jauh negara mampu meningkatkan kualitas hidup rakyatnya?
Haji Mumu mengatakan masyarakat tentu boleh memberikan kritik terhadap pemerintah. Bahkan kritik diperlukan agar kekuasaan tidak kehilangan kontrol.
Tetapi kritik, menurutnya, idealnya tetap disertai objektivitas.
Program yang berhasil perlu diapresiasi. Program yang belum berhasil harus dikritisi. Sementara program yang masih berjalan harus diberi ruang untuk diuji dan dievaluasi.
“Setiap cita-cita besar membutuhkan proses. Tidak semua program bisa selesai dalam satu malam. Yang penting arah kebijakannya jelas, pelaksanaannya konsisten dan manfaat akhirnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Haji Mumu.
Bagi PB Al-Khairiyah, kata Haji Mumu, pembangunan Indonesia yang kuat harus bertumpu pada tiga hal: kemandirian ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan moralitas bangsa.
Sebab Indonesia yang maju bukan hanya Indonesia yang kaya.
Indonesia yang maju adalah Indonesia yang mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri, mengelola kekayaannya dengan amanah, memberikan pendidikan yang layak bagi generasinya, serta memastikan hukum bekerja untuk semua.
Dan di tengah perjalanan menuju Indonesia Emas, dukungan terhadap program yang berpihak kepada kemandirian bangsa, kata Haji Mumu, merupakan bagian dari ikhtiar bersama.
Bukan sekadar mendukung pemerintah, tetapi mendukung setiap kebijakan yang membawa Indonesia semakin berdaulat, mandiri dan sejahtera.
(Alfa/Red*)
