CILEGON, WILIP.ID – Ada ironi di balik aktivitas ketenagakerjaan PT LCI di Kota Cilegon. Ketika perusahaan dikabarkan membuka rekrutmen tenaga kerja baru, sejumlah karyawan lama justru menghadapi dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
Kontradiksi inilah yang memantik kritik DPD Garda Al-Khairiyah Kota Cilegon. Organisasi tersebut mempertanyakan logika kebijakan perusahaan yang dinilai belum memberikan kepastian terhadap nasib pekerja yang telah lama mengabdi.
Komandan DPD Garda Al-Khairiyah Kota Cilegon, Hidayat Kusuma, yang akrab disapa Bung Ayat, menyebut situasi tersebut sebagai persoalan serius yang tidak semestinya dipandang sekadar urusan internal perusahaan.
Menurut dia, pembukaan lowongan kerja semestinya berjalan beriringan dengan tanggung jawab perusahaan dalam melindungi keberlangsungan pekerjaan karyawan yang sudah ada.
“Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kami, para karyawan PT LCI. Situasinya sangat ironis. Di satu sisi perusahaan membuka lowongan pekerjaan, tetapi di sisi lain karyawan yang sudah lama mengabdi justru diputus hubungan kerjanya,” ujar Bung Ayat, Sabtu, 21 November 2026.
Pertanyaan yang kemudian muncul bukan semata-mata soal boleh atau tidaknya perusahaan melakukan rekrutmen. Lebih jauh, publik berhak mengetahui alasan di balik kebijakan tersebut, termasuk apakah proses PHK telah dilakukan sesuai prosedur dan seluruh hak pekerja telah dipenuhi.
Bagi Garda Al-Khairiyah, persoalan ini menyentuh isu yang lebih mendasar: sejauh mana perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan ketenagakerjaannya terhadap masyarakat lokal.
Dua Kali Mediasi, Manajemen Puncak Belum Hadir
Persoalan tersebut rupanya belum menemukan ujung penyelesaian. Garda Al-Khairiyah mengungkapkan telah mengikuti dua kali pertemuan mediasi. Namun, upaya itu belum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak.
Bung Ayat menyayangkan belum hadirnya pimpinan tertinggi perusahaan dalam pembahasan persoalan tersebut. Padahal, sengketa yang menyangkut keberlangsungan hidup pekerja membutuhkan keputusan konkret, bukan sekadar komunikasi melalui perwakilan.
Dia secara terbuka meminta Jojok selaku pimpinan top management PT LCI untuk hadir dan berdialog langsung.
“Kami berharap Bapak Jojok selaku pimpinan top management PT LCI berkenan hadir dan berdiskusi langsung. Persoalan ini tidak akan selesai jika terus-menerus hanya diwakilkan. Kami ingin duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang adil bagi semua pihak,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi manajemen PT LCI. Sebab, semakin lama persoalan dibiarkan tanpa kejelasan, semakin besar pula ruang munculnya ketidakpercayaan dari kalangan pekerja.
Undang-Undang Jangan Berhenti di Atas Kertas
Garda Al-Khairiyah juga mengingatkan bahwa hubungan industrial tidak boleh hanya berjalan berdasarkan kepentingan bisnis perusahaan. Ada hak pekerja yang dilindungi oleh hukum dan wajib dihormati.
Sejumlah regulasi menjadi landasan perhatian organisasi tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Dalam kerangka hukum ketenagakerjaan, PHK bukanlah keputusan yang dapat dilakukan tanpa prosedur. Terdapat mekanisme, persyaratan, serta konsekuensi hukum yang harus dipenuhi perusahaan.
Karena itu, Garda Al-Khairiyah mempertanyakan apakah seluruh tahapan tersebut telah dijalankan oleh PT LCI.
“Yang menjadi pertanyaan besar kami, mengapa di tengah semakin kuatnya aturan perlindungan ketenagakerjaan, dugaan PHK sepihak ini justru terjadi? Di mana penegakannya? Bagaimana kepastian hukum bagi para pekerja?” ujar Bung Ayat.
Pertanyaan itu seharusnya tidak berhenti sebagai kritik organisasi. Dinas ketenagakerjaan dan pihak-pihak terkait juga perlu memastikan apakah proses PHK tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebab, hukum ketenagakerjaan akan kehilangan maknanya apabila pekerja tidak memperoleh perlindungan ketika berhadapan dengan kebijakan perusahaan.
Dari PHI hingga DPR, Garda Al-Khairiyah Siapkan Eskalasi
Dua kali mediasi yang belum membuahkan kesepakatan membuat Garda Al-Khairiyah mulai menyiapkan langkah lanjutan.
Organisasi tersebut menyatakan akan mempertimbangkan jalur penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sesuai mekanisme dan persyaratan hukum yang berlaku.
Tak hanya itu, persoalan ini juga berencana dibawa ke ranah politik dan pengawasan legislatif melalui audiensi atau hearing dengan DPRD Kota Cilegon, DPRD Provinsi Banten, hingga DPR RI.
Garda Al-Khairiyah juga berencana menyurati pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, serta Presiden KSPI Said Iqbal agar persoalan ketenagakerjaan tersebut memperoleh perhatian lebih luas.
Langkah ini menunjukkan bahwa Garda Al-Khairiyah tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada meja mediasi. Mereka menghendaki adanya kejelasan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja, khususnya dalam kasus yang mereka nilai menyisakan persoalan keadilan.
“Kami mempertanyakan bagaimana implementasi aturan ketenagakerjaan di lapangan. Apakah undang-undang benar-benar memberikan perlindungan kepada pekerja atau hanya menjadi tulisan di atas kertas?” katanya.
Bukan Menghambat Investasi, tetapi Menuntut Keadilan
Garda Al-Khairiyah menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan PT LCI bukan dimaksudkan untuk menghambat investasi maupun aktivitas bisnis perusahaan.
Namun, menurut Bung Ayat, kepentingan bisnis tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak pekerja. Perusahaan memang memiliki kewenangan mengelola tenaga kerjanya, tetapi kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh hukum.
“Kami bukan menentang perusahaan. Kami hanya meminta keadilan. Rekrutmen karyawan baru tentu diperbolehkan, tetapi jangan sampai karyawan lama kehilangan pekerjaan tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemenuhan hak-haknya,” tegasnya.
Di tengah kebutuhan daerah untuk menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan, persoalan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan industri tidak cukup diukur dari besarnya aktivitas produksi atau jumlah tenaga kerja yang direkrut.
Ada aspek lain yang tak kalah penting: bagaimana perusahaan memperlakukan pekerja yang telah lebih dahulu memberikan tenaga dan pengabdiannya.
Garda Al-Khairiyah berharap manajemen PT LCI segera membuka ruang dialog dengan menghadirkan pimpinan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
“Kami berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik sebelum langkah hukum lebih jauh ditempuh. Kami ingin keadilan benar-benar ditegakkan di Kota Cilegon,” pungkasnya.
Kini, publik menunggu penjelasan manajemen PT LCI. Sebab, di balik polemik ini terdapat pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka: mengapa rekrutmen tenaga kerja baru berjalan, sementara nasib karyawan lama justru dipertanyakan?
Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai dugaan PHK dan proses mediasi masih bersumber dari keterangan Komandan Garda Al-Khairiyah Kota Cilegon. WILIP.ID masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi manajemen PT LCI, termasuk mengenai alasan PHK, prosedur yang ditempuh, pemenuhan hak pekerja, serta kebijakan rekrutmen tenaga kerja baru. Prinsip keberimbangan dan praduga tak bersalah tetap menjadi perhatian redaksi.
(Has/Red*)















