CILEGON, WILIP.ID – Persoalan infrastruktur pendidikan di Kota Cilegon masih menjadi pekerjaan rumah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon mengusulkan sebanyak 85 sekolah untuk mendapatkan program revitalisasi pada 2027.
Usulan tersebut mencakup 70 sekolah dasar (SD) dan 15 sekolah menengah pertama (SMP). Seluruhnya diajukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mendapatkan bantuan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
Kepala Dindikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila, mengatakan pengusulan dilakukan berdasarkan kondisi fisik bangunan sekolah, terutama satuan pendidikan yang mengalami kerusakan di atas 20 persen.
Menurut Heni, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menentukan sekolah yang nantinya mendapatkan bantuan revitalisasi. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui proses verifikasi dan evaluasi.
“Untuk 2027, revitalisasi itu bukan Dindikbud yang menentukan, tetapi dari Kementerian. Kita hanya mengusulkan sekolah-sekolah yang ada kerusakan di atas 20 persen, kita usulkan ke Kementerian,” ujar Heni, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, seluruh usulan tersebut akan diverifikasi Kemendikdasmen dengan mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), khususnya data kondisi sarana dan prasarana sekolah.
Verifikasi lapangan maupun pencocokan data menjadi tahapan penting untuk memastikan tingkat kerusakan bangunan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sekolah yang memenuhi kriteria berpeluang mendapatkan bantuan revitalisasi.
“Nanti eksekusinya dari Kementerian, biasanya di awal tahun. Mereka juga akan cek Dapodik. Di situ ada sarana prasarana. Kalau memang setelah dicek kerusakannya lebih dari 20 persen, biasanya akan diakomodir,” jelasnya.
Heni menegaskan, revitalisasi satuan pendidikan merupakan bagian dari program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan sekaligus mendorong pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
Selain revitalisasi bangunan sekolah, pemerintah pusat juga menjalankan program digitalisasi pendidikan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pembelajaran.
“Ini program pemerintah pusat, program revitalisasi satuan pendidikan. Ini program strategis nasional Pak Presiden Prabowo, termasuk digitalisasi dan revitalisasi. Program ini ditawarkan ke semua daerah di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang SD dan SMP Dindikbud Kota Cilegon, Suhanda, merinci 85 sekolah yang diusulkan terdiri atas 70 SD dan 15 SMP.
Untuk jenjang SMP, hampir seluruh sekolah negeri di Kota Cilegon masuk dalam daftar pengusulan. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan perbaikan infrastruktur pendidikan di setiap jenjang dapat terakomodasi.
“Untuk yang kita usulkan seluruh satuan pendidikan, kalau untuk SD itu sekitar 70 sekolah. Untuk SMP hampir semua sekolah negeri kita usulkan, SMP ada 15 sekolah,” terang Suhanda.
Pengajuan 85 sekolah tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembenahan fasilitas pendidikan di Kota Cilegon.
Namun, besarnya jumlah usulan tentu harus diikuti dengan verifikasi yang akurat dan realisasi program yang tepat sasaran. Sebab, kondisi bangunan sekolah yang rusak bukan sekadar persoalan fisik, melainkan juga menyangkut kenyamanan, keselamatan, dan kualitas proses belajar mengajar.
Kini, perhatian tertuju pada hasil verifikasi Kemendikdasmen. Harapannya, sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan perbaikan dapat memperoleh prioritas sehingga peserta didik di Kota Cilegon bisa menikmati lingkungan belajar yang lebih aman, layak, dan berkualitas.
(Has/Red*)
