FPC dan Sejumlah Ormas Datangi Kanwil BPN Banten, Desak Kejelasan Lahan untuk Pembangunan JLU Cilegon

CILEGON, WILIP.ID – Forum Peduli Cilegon (FPC) bersama sejumlah elemen organisasi kemasyarakatan (ormas) mendatangi Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Banten, Senin (16/11/2026).

Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. FPC ingin meminta kejelasan sekaligus mendorong ketegasan Kanwil BPN Banten terkait status lahan yang dinilai memiliki kaitan dengan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Cilegon.

Ketua FPC, H. Rebudin, mengatakan, kedatangan pihaknya merupakan bentuk kepedulian sekaligus kontrol sosial masyarakat terhadap persoalan pertanahan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Menurut Rebudin, pihaknya ingin meminta penjelasan kepada Kanwil BPN Banten mengenai tindak lanjut surat peringatan yang sebelumnya pernah diterbitkan pada 2019 kepada pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Ia menyebut, dalam surat tersebut terdapat peringatan agar pemegang hak segera mengusahakan atau memanfaatkan lahan sesuai ketentuan. Bahkan, disebutkan adanya kemungkinan pencabutan hak apabila dalam jangka waktu dua hingga tiga bulan tidak dilakukan upaya pemanfaatan sebagaimana mestinya.

“Pada 2019, Kanwil BPN Banten sudah pernah memberikan peringatan kepada pemegang hak. Namun, sampai sekarang kami melihat belum ada pengusahaan lahan secara nyata. Karena itu, kami datang untuk meminta kejelasan dan ketegasan terkait tindak lanjut dari peringatan tersebut,” ujar Rebudin.

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan satu pihak, melainkan berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon.

Salah satu yang menjadi perhatian FPC adalah kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU), proyek strategis yang selama ini dinantikan masyarakat dan menjadi bagian dari program pembangunan Pemerintah Kota Cilegon.

Rebudin menilai, keberadaan lahan tersebut perlu mendapatkan kejelasan agar tidak menjadi salah satu persoalan yang menghambat realisasi pembangunan JLU.

“Kami datang untuk memberikan support dan dukungan kepada Pemerintah Kota Cilegon agar pembangunan JLU bisa dilanjutkan. Di hamparan lahan tersebut ada kepentingan masyarakat yang lebih besar, yakni terwujudnya Jalan Lingkar Utara,” tegasnya.

Ia berharap Kanwil BPN Banten dapat bersikap tegas dan memberikan penjelasan terbuka mengenai status serta tindak lanjut persoalan hak atas tanah tersebut.

Menurutnya, pembangunan JLU bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga menyangkut kepentingan publik, konektivitas wilayah, dan masa depan pembangunan Kota Cilegon.

“Kami berharap ada ketegasan dari Kanwil BPN Banten. Jangan sampai kepentingan masyarakat yang lebih luas justru terkendala karena persoalan pemanfaatan lahan yang belum mendapatkan penyelesaian,” pungkasnya.

(Has/Red*)