CILEGON, WILIP.ID – Peta dukungan menjelang Musyawarah Kota (Muskot) VI Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cilegon mulai mengerucut. Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, mendapat dukungan dari tiga pengurus PMI tingkat kecamatan, yakni Cibeber, Ciwandan, dan Citangkil, untuk memimpin PMI Kota Cilegon periode 2026–2031.
Dukungan tersebut bukan sekadar pernyataan politik organisasi. Sejumlah pengurus menilai PMI membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan pelayanan kemanusiaan, memperkuat jaringan relawan, sekaligus melakukan pembenahan tata kelola organisasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
Selain tiga pengurus kecamatan, beberapa jajaran pengurus PMI Kota Cilegon juga disebut telah menyatakan komitmen dukungan terhadap Fajar. Konsolidasi ini menjadi sinyal menguatnya aspirasi agar kepemimpinan PMI Cilegon ke depan diisi figur yang dinilai memiliki kapasitas, jejaring, dan perhatian terhadap persoalan kemanusiaan.
Ketua PMI Kecamatan Cibeber, Mulyadi, mengatakan Fajar merupakan sosok pemimpin muda yang responsif dan memiliki integritas. Menurut dia, karakter kepemimpinan seperti itu dibutuhkan untuk membawa PMI menghadapi tantangan organisasi kemanusiaan yang semakin kompleks.
“Kami melihat komitmen dan kepedulian sosial yang sangat tinggi dari Fajar Hadi Prabowo. Kehadiran sosok muda yang dinamis seperti beliau sangat dibutuhkan untuk memodernisasi tata kelola organisasi serta meningkatkan responsivitas PMI di tengah masyarakat,” ujar Mulyadi, Sabtu, 7 November 2026.
Bagi Mulyadi, modernisasi PMI tidak cukup hanya mengandalkan pembaruan administrasi. Organisasi kemanusiaan juga harus mampu mempercepat pelayanan, memperluas jangkauan relawan, serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat direspons secara efektif.
Dukungan serupa disampaikan Ketua PMI Kecamatan Ciwandan, Cecep Irfanudin. Ia menilai tantangan PMI ke depan menuntut kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara organisatoris, tetapi juga mampu merangkul berbagai elemen masyarakat.
“PMI Kecamatan Ciwandan secara bulat memberikan dukungan penuh kepada Fajar Hadi Prabowo. Kami meyakini di bawah kepemimpinan beliau, PMI Kota Cilegon akan semakin solid, cepat tanggap dalam penanganan bencana, serta optimal dalam pemenuhan kebutuhan donor darah bagi warga Cilegon,” kata Cecep.
Menurut Cecep, dua aspek yang tidak boleh luput dari perhatian PMI adalah kesiapsiagaan menghadapi bencana dan ketersediaan darah bagi masyarakat. Keduanya merupakan pelayanan mendasar yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, kesiapan sumber daya manusia, serta jaringan relawan yang kuat.
Sementara itu, Ketua PMI Kecamatan Citangkil, Sulaeman, melihat Fajar sebagai figur yang memiliki perhatian terhadap persoalan kemanusiaan dan kepemudaan. Ia berharap kepemimpinan baru nantinya mampu memberikan ruang lebih luas bagi relawan di tingkat kecamatan.
“PMI Kecamatan Citangkil berdiri sejajar bersama Cibeber dan Ciwandan untuk mendukung penuh Fajar Hadi Prabowo. Beliau bukan hanya figur pemimpin muda yang tegas, tetapi juga memiliki kepekaan sosial tinggi terhadap isu-isu kemanusiaan di tingkat tapak. Kami yakin di tangan beliau, jaringan relawan hingga tingkat kecamatan akan semakin berdaya dan terperhatikan,” tegas Sulaeman.
Menguatnya dukungan terhadap Fajar membuka ruang bagi pembicaraan yang lebih besar mengenai masa depan PMI Kota Cilegon. Organisasi ini tidak cukup hanya solid dalam struktur kepengurusan, tetapi juga harus terukur dalam kinerja pelayanan kemanusiaan.
Kecepatan merespons bencana, ketersediaan stok darah, peningkatan kapasitas relawan, hingga pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan organisasi menjadi pekerjaan yang membutuhkan perhatian serius.
Muskot VI PMI Kota Cilegon periode 2026–2031 pun menjadi momentum penting untuk menentukan arah organisasi lima tahun mendatang. Dukungan dari tiga PMI kecamatan tersebut memperlihatkan adanya aspirasi terhadap kepemimpinan yang lebih progresif, inklusif, dan berorientasi pada penguatan pelayanan.
Namun, pada akhirnya, kepemimpinan PMI bukan semata-mata tentang siapa yang paling banyak memperoleh dukungan. Ukuran utamanya adalah sejauh mana organisasi mampu hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Sebab, dalam organisasi kemanusiaan, legitimasi kepemimpinan tidak berhenti pada hasil musyawarah. Ia harus dibuktikan melalui kerja nyata, pelayanan tanpa diskriminasi, dan keberpihakan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.
(Has/Red*)
