Oleh: Ressa Ahmad Perdana
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Esa Unggul
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, sebagaimana diasumsikan dalam tulisan ini, membuka ruang perdebatan baru mengenai arah politik pemerintahan Prabowo Subianto. Pertanyaannya bukan sekadar siapa penggantinya, melainkan siapa figur yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus keseimbangan politik menuju 2029.
Prabowo tidak harus terpaku pada ketua umum partai koalisi. Ada empat nama yang layak masuk dalam diskusi publik: Sufmi Dasco Ahmad, Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, dan Jimly Asshiddiqie.
Dasco memiliki pengalaman mengelola dinamika parlemen dan komunikasi politik. Yusril kuat dalam bidang hukum tata negara serta pemerintahan. Mahfud MD memiliki rekam jejak di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara Jimly Asshiddiqie dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam penguatan konstitusi dan kelembagaan negara.
Keempatnya menawarkan satu alternatif: Wakil Presiden dengan kapasitas kenegaraan tanpa harus membawa beban kepentingan elektoral partai politik.
Di sinilah kalkulasi Prabowo menjadi menarik. Mengangkat ketua umum partai menjadi Wakil Presiden berpotensi mengubah keseimbangan pengaruh di tubuh koalisi. Sebaliknya, memilih figur nonketua umum partai dapat menjadi jalan tengah untuk menjaga soliditas pemerintahan tanpa memperbesar dominasi salah satu kekuatan politik.
Ada pula pertimbangan menuju 2029. Dalam politik, Wakil Presiden bukan sekadar pendamping Presiden, tetapi juga berpotensi menjadi pusat kekuatan baru. Figur yang memiliki mesin partai dan basis elektoral besar tentu membawa konsekuensi tersendiri bagi peta persaingan politik.
Namun, memilih pendamping yang tidak berpotensi menjadi pesaing bukanlah satu-satunya ukuran. Kapasitas, integritas, dan kemampuan bekerja untuk kepentingan negara harus menjadi pertimbangan utama.
Konstitusi pun tidak boleh dikesampingkan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari.
Momentum ini seharusnya tidak berubah menjadi sekadar transaksi elite atau pembagian jatah kekuasaan. Jabatan Wakil Presiden terlalu strategis untuk diperlakukan sebagai hadiah politik bagi kelompok tertentu.
Prabowo memiliki kesempatan memilih negarawan, bukan sekadar representasi koalisi. Dasco, Yusril, Mahfud, dan Jimly memang memiliki karakter serta kekuatan berbeda. Namun, keempatnya menunjukkan bahwa alternatif kepemimpinan nasional tidak selalu harus lahir dari rahim ketua umum partai.
Pada akhirnya, kursi Wakil Presiden bukan instrumen untuk mengamankan kekuasaan menuju 2029. Jabatan itu adalah amanah konstitusi. Indonesia membutuhkan sosok yang mampu memperkuat pemerintahan, menjaga demokrasi, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kalkulasi politik jangka pendek.















