CILEGON, WILIP.ID — Di Ciwandan, Kecamatan yang sudah lama menjadi denyut nadi industri Kota Cilegon, sebuah proyek raksasa tengah digarap. PT Chandra Asri Alkali (CAA), bagian dari gurita bisnis petrokimia nasional, memulai pembangunan pabrik alkali bernilai Rp15 triliun. Proyek ini menyandang predikat Proyek Strategis Nasional—label sakral yang menjanjikan pertumbuhan dan kemajuan.
Namun, di tengah sorak-sorai investasi, muncul suara lirih yang makin lantang: suara para pengusaha lokal. Bukan menolak, bukan pula menggerutu. Mereka hanya menuntut satu hal yang seharusnya menjadi keharusan: dilibatkan.
Adalah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon yang kini tampil ke depan sebagai wakil dari suara itu. Lembaga ini menyoal satu pertanyaan mendasar yang selama ini luput dari narasi besar pembangunan: di mana posisi pengusaha lokal?
Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Partai Gelora, Hikmatullah, angkat bicara. Baginya, proyek besar ini tak hanya bicara beton, mesin, dan modal. “Sebagai warga Ciwandan, saya tentu sangat mengapresiasi masuknya investasi besar ke kota ini,” ujar Hikmat, Selasa, 13 Mei 2025, saat dihubungi jurnalis Wilip.id melalui pesan WhatsApp. “Tapi pembangunan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai kita hanya jadi penonton.”
Pembangunan untuk Siapa?
Hikmatullah menegaskan, keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek nasional bukan permintaan yang emosional, melainkan kebutuhan yang rasional. Dalam konteks teori industri modern, aktor lokal bukan hanya pelengkap. Mereka adalah kunci dalam menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
“Sudah selayaknya pengusaha lokal dilibatkan. Ini bukan soal sentimen kedaerahan, ini soal rasionalitas pembangunan,” katanya lugas.
Ia mengacungi jempol kepada Kadin Cilegon yang dinilai tidak terjebak dalam retorika populis, melainkan memperjuangkan aspirasi dengan pendekatan yang terukur. “Kadin bukan LSM. Mereka tidak berdemo. Mereka menyampaikan aspirasi secara formal dan santun. Di bawah Abah Salim, mereka menjaga komunikasi dengan para pemangku kepentingan secara elegan.”
Bagi Hikmat, Kadin tengah menjalankan fungsinya secara tepat: menjadi “induk” pengusaha di daerah. Lembaga ini sedang meluruskan arah agar pembangunan tak melulu soal angka investasi, tapi juga soal siapa yang ikut menikmati hasilnya.
“Kalau bukan Kadin yang menyuarakan, siapa lagi? Masa pengusaha lokal cuma disuruh nonton?” ujarnya, dengan nada menyindir. “Permintaan Kadin itu logis. Mereka sedang menjalankan amanatnya.”
Ketika Proyek Asing Menancap di Tanah Sendiri
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proyek pabrik alkali tersebut sebagian besar digarap oleh kontraktor asal China. Gambarannya jamak terjadi: alat berat berdatangan, para pekerja dari luar daerah berdiri di garda depan, sementara pelaku usaha lokal justru menepi.
Inilah potret yang membuat Kadin tak tinggal diam. Mereka tak ingin Cilegon hanya dijadikan lokasi proyek, tanpa menjadikan masyarakatnya sebagai bagian dari ekosistem ekonomi. Mulai dari penyediaan logistik, kontraktor lokal, jasa penyewaan alat berat, konsumsi, transportasi hingga penyediaan tenaga kerja—semestinya pengusaha lokal mendapat ruang.
Karena bagi kota yang dikenal sebagai “kota industri”, pembangunan bukan lagi soal kebanggaan simbolik. Tapi soal harga diri.
Antara Modal Global dan Aspirasi Lokal
Kadin Cilegon kini berdiri di persimpangan: di satu sisi ada derasnya modal global, di sisi lain ada aspirasi lokal yang butuh diperhatikan. Mereka sedang mengetuk pintu agar pembangunan nasional tak menutup mata terhadap anak negeri sendiri.
Ini bukan soal menolak investor asing. Ini soal bagaimana investasi itu mampu menjadi jembatan kesejahteraan, bukan sekadar pabrik raksasa yang asing bagi warga sekitar.
Jika pembangunan adalah alat menuju kemakmuran, maka pelibatan pengusaha lokal adalah keniscayaan. Sebab pembangunan yang tak melibatkan masyarakat setempat hanya akan melahirkan ketimpangan dan kecemburuan.
Cilegon tak meminta yang muluk. Mereka hanya ingin didengar dan diberi kesempatan. Dan selama suara itu datang lewat jalur yang sah, rasional, dan terukur, sudah semestinya pemerintah dan korporasi membuka telinga.
Jangan Ada Penonton di Rumah Sendiri
Investasi besar memang dibutuhkan. Tapi pembangunan tak boleh melupakan siapa pemilik tanah tempat ia berpijak. Keterlibatan pengusaha lokal bukan sekadar bentuk keberpihakan, tetapi cermin dari pembangunan yang membumi.
Kini, bola ada di tangan Chandra Asri dan pemerintah pusat. Apakah mereka hanya mengejar pertumbuhan angka, atau benar-benar ingin membangun fondasi ekonomi yang kokoh bersama masyarakat sekitar?
Karena sejarah akan mencatat, bukan hanya seberapa besar pabrik yang dibangun, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi rakyat di sekitarnya.
(Redaksi | Wilip.id)
