CILEGON, WILIP.ID – Program beasiswa Cilegon Juara kembali disorot. Alih-alih menjadi jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, skema bantuan pendidikan ini justru dianggap belum menyentuh sasaran yang tepat.
Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Al-Khairiyah (Gema) Kota Cilegon, Supardi, menuding ada ketidakadilan dalam penyaluran beasiswa. Ia menyebut, banyak warga miskin di Cilegon yang tidak masuk daftar penerima, sementara anak-anak dari keluarga berada justru leluasa menikmati fasilitas tersebut.
“Banyak orang tua di Cilegon kerja serabutan, tinggal di kontrakan reot, tapi anaknya tidak dapat beasiswa. Ada apa dengan data desil yang dipakai Pemkot?” kata Supardi, Senin (8/9).
Menurut Gema, sumber masalah terletak pada sistem pendataan. Supardi menilai ada ketidaksesuaian antara realitas sosial dengan data desil ekonomi penerima. Jika warga miskin tak terakomodasi, maka validitas data patut dipertanyakan. “Kalau masih banyak yang layak tapi tidak dapat, berarti sistemnya bermasalah,” ujarnya.
Sorotan lain muncul dari dominasi penerima beasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) luar daerah. Supardi menyindir Pemkot yang seolah lebih bangga mengirim mahasiswa ke kampus bergengsi di luar kota ketimbang mendukung mahasiswa lokal di perguruan tinggi swasta (PTS) Cilegon.
“Kenapa yang kuliah di sini malah luput perhatian? Padahal mereka juga butuh dukungan,” kata Supardi.
Supardi bahkan menyebut mekanisme seleksi ini mengandung “logika terbalik”. Mahasiswa yang mampu masuk PTN luar daerah, menurutnya, justru cenderung berasal dari keluarga mapan. “Yang benar-benar miskin pasti berpikir seribu kali untuk kuliah jauh. Justru mereka yang harus diprioritaskan,” tegasnya.
Gema Cilegon kini menantang Pemkot untuk membuktikan klaim bahwa penerima beasiswa dari PTN luar daerah memang berasal dari keluarga miskin. “Buka data secara transparan, tunjukkan kalau mereka benar dari desil 1 sampai 5. Jangan sampai program ini hanya jadi fasilitas anak-anak orang kaya,” ujarnya.
Bagi Gema, masalah ini tidak bisa dianggap sepele. Program beasiswa yang menyedot anggaran daerah harus dijalankan dengan asas keadilan dan keberpihakan. “Kami tidak ingin program ini sekadar jadi ajang pencitraan. Beasiswa harus benar-benar diprioritaskan untuk masyarakat kecil di Cilegon,” pungkas Supardi.
(Elisa/Red*)
