CILEGON, WILIP.ID — Pengadaan material untuk program revitalisasi sekolah di Kota Cilegon tahun anggaran 2026 disorot. Muncul dugaan dua toko material mendominasi pemasokan kebutuhan pembangunan sekolah penerima program.
Seorang anggota Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku, pada pelaksanaan sebelumnya, sekolah diarahkan membeli material melalui dua toko yang disebut berinisial CK dan Sekay.
“Karena ada SIPLah, kami tahun kemarin wajib belanja ke toko material CK sama kalau tidak salah Sekay. Tidak boleh belanja ke toko lain karena nanti bisa ada temuan,” ujar sumber, Selasa (22/9/2026).
Ia mempertanyakan alasan hanya toko tertentu yang disebut dapat melayani pembelian melalui SIPLah.
“Katanya dalam sistem itu pajak sudah include. Tapi kenapa harus ke dua toko material itu saja?” katanya.
Sumber tersebut juga mengklaim kedua toko memiliki keterkaitan kepemilikan dengan seseorang berinisial A. Namun, WILIP.ID belum memperoleh dokumen yang dapat memverifikasi klaim tersebut.
Dugaan dominasi pemasok ini perlu ditelusuri melalui data transaksi, mekanisme pemilihan penyedia, harga, ketersediaan alternatif pemasok, serta ketentuan SIPLah yang berlaku.
Anggota P2SP berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon memberikan sosialisasi terbuka kepada pelaku usaha mengenai mekanisme pengadaan melalui SIPLah.
“Harusnya Dindik Cilegon melakukan sosialisasi ke toko material agar tidak toko material tertentu saja yang ada SIPLah,” ujarnya.
Persoalan ini dinilai penting karena program revitalisasi sekolah menggunakan anggaran negara. Transparansi pengadaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program, selain kualitas pembangunan fisik.
Hingga berita ini diterbitkan, WILIP.ID masih membutuhkan konfirmasi Dindikbud Kota Cilegon, pengelola SIPLah, P2SP, serta pihak toko material yang disebut dalam informasi tersebut.
(Alfa/Red*)
