CILEGON, WILIP.ID – Kota industri tak lagi boleh berjalan sendiri. Di tengah derasnya aktivitas pabrik dan bisnis skala besar, tanggung jawab sosial perusahaan kini mulai ditata secara serius. Kamis (14/2/2026), Pemerintah Kota Cilegon resmi mengukuhkan Saeful Rochman sebagai Ketua Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Cilegon, menandai era baru pengelolaan dana sosial industri yang lebih terarah, legal, dan berdampak luas.
Pengukuhan yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Cilegon ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah titik awal penguatan kelembagaan CSR sebagai instrumen strategis pembangunan sosial di Kota Baja.
“Alhamdulillah hari ini kita sudah dikukuhkan oleh Wali Kota. Secara hukum kita sudah kuat karena forum ini dibentuk berdasarkan Permensos. Artinya, Cilegon kini resmi punya rumah besar CSR,” ujar Saeful Rochman penuh optimisme.
Saeful Rochman menyoroti satu masalah klasik di daerah industri: potensi CSR besar, tapi belum terkoordinasi. Selama ini, masing-masing perusahaan berjalan sendiri dengan program yang sporadis, tanpa peta jalan yang jelas dan sinergi dengan kebutuhan pemerintah daerah.
“Potensi CSR di Cilegon itu luar biasa besar, tapi selama ini masih liar. Sekarang kita kumpulkan dulu: mereka sudah berbuat apa, di bidang apa, lalu kita sinkronkan dengan arah kebijakan Pak Wali Kota,” tegasnya.
Forum CSR, lanjut Saeful, akan menjadi ruang konsolidasi dunia usaha, tempat seluruh perusahaan menyatukan langkah untuk menjawab persoalan riil masyarakat—mulai dari pendidikan, lingkungan, UMKM, hingga kesejahteraan sosial.
Namun ia realistis. Mengingat sebagian besar perusahaan telah mengunci anggaran CSR di awal tahun, Forum CSR akan memulai dengan penguatan internal dan pendekatan persuasif ke dunia usaha.
“Kita mulai dari pemetaan dan komunikasi. Program mana yang bisa dikolaborasikan dengan Pemkot, itu yang kita susun. Setelah itu baru kita gas,” katanya.
Yang menarik, Saeful Rochman juga mengungkapkan rencana strategis: industri yang aktif dan serius menjalankan CSR akan diberi insentif oleh pemerintah daerah.
“Kalau industri aktif CSR, harus ada apresiasi. Salah satunya insentif perizinan. Pak Wali juga sangat terbuka soal ini. Ini bisa jadi daya tarik agar perusahaan lebih proaktif membantu masyarakat,” ungkapnya.
Jika ini terealisasi, maka Cilegon bisa menjadi role model nasional: CSR bukan lagi sekadar kewajiban moral, tapi bagian dari ekosistem insentif pembangunan daerah.
Sementara itu, Munji, pengurus Forum CSR Kota Cilegon sekaligus Ketua STIT Al-Khairiyah, menilai pengukuhan ini sebagai langkah maju yang sangat strategis.
“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Pemkot Cilegon yang telah memberi kepercayaan kepada kami. Ini amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga menaruh kepercayaan penuh kepada Saeful Rochman yang dinilainya memiliki jam terbang tinggi di dunia industri.
“Pak Saeful adalah figur yang sudah teruji di industri. Pengalamannya sangat penting agar CSR tidak hanya formalitas, tapi benar-benar berdampak,” katanya.
Munji menegaskan, keterlibatan unsur perguruan tinggi di dalam Forum CSR akan memperkuat basis intelektual dan inovasi kebijakan.
“Kami siap menyumbang pemikiran dan terobosan agar CSR di Cilegon benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Forum ini harus bersinergi dengan Pemkot demi kemajuan bersama,” pungkasnya.
Dengan pengukuhan ini, Forum CSR Kota Cilegon diharapkan menjadi jembatan emas antara pemerintah, industri, dan akademisi. Di kota dengan denyut ekonomi yang ditopang pabrik-pabrik raksasa, keberadaan forum ini menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Cilegon kini tak hanya berbicara soal baja dan industri, tetapi juga tentang kepedulian, sinergi, dan tanggung jawab sosial yang terstruktur.
(Pis/Red*)
