CILEGON, WILIP.ID – Ketegangan semakin meningkat di Kota Cilegon. Gelombang demonstrasi yang dipelopori oleh Gerakan Mahasiswa Al-Khairiyah tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.
Aksi ini terus memanas, menuntut Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, untuk segera menepati janjinya terkait pencairan honor daerah bagi guru Madrasah, guru honorer, Linmas, dan kader posyandu yang telah lama tertunda.
Penundaan pencairan honor triwulan keempat 2024 ini telah menciptakan keresahan mendalam di kalangan tenaga pendidik dan petugas lainnya.
Mereka merasa hak-haknya yang sudah tercatat dalam APBD diperlakukan seolah-olah tidak berarti, meski mereka telah bekerja keras tanpa kenal lelah.
Gerakan Mahasiswa Al-Khairiyah bersikeras menuntut agar pemerintah segera memenuhi kewajibannya dan mencairkan hak-hak yang telah dijanjikan.
“Ini bukan soal anggaran yang bisa dipindahkan seenaknya. Ini soal hak yang sudah tercatat dalam APBD! Pendidikan adalah sektor yang tidak bisa ditunda-tunda. Kami akan terus menuntut keadilan hingga hak-hak mereka yang telah bekerja keras dibayar!” ujar perwakilan Gerakan Mahasiswa Al-Khairiyah Bustomi dengan tegas dalam aksi yang digelar pada Rabu, 15 Januari 2025.
Gerakan ini semakin memanas setelah Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, enggan menemui para demonstran.
Meski demikian, beberapa pejabat pemerintah seperti Kepala Bagian Umum Budi, Kepala Kesra Rahmat, dan perwakilan dari Kemenag, Soleh, akhirnya bersedia menerima aspirasi mahasiswa. Namun, janji pencairan honor yang diberikan dalam pertemuan tersebut hanya memperburuk ketegangan.
“Pemerintah berjanji akan mencairkan honor ini. Namun, kami tidak akan tinggal diam jika hanya sebatas janji kosong. Kami ingin aksi nyata, dan kami akan terus mendesak!” tegas para mahasiswa yang semakin marah.
Gerakan Mahasiswa Al-Khairiyah tidak hanya mengkritik ketidakresponsifan pemerintah dalam masalah honor, tetapi juga menyebutkan bahwa di tengah banyaknya penghargaan dan piagam yang diterima pemerintah, hak-hak dasar guru honorer dan tenaga sosial lainnya justru terabaikan.
“Banyak penghargaan yang diterima, tapi guru honorer dan petugas lapangan yang telah mengabdi justru diperlakukan tidak adil. Ini tidak bisa dibiarkan!” ungkap mereka dengan nada penuh amarah.
Gelombang demonstrasi ini diprediksi akan terus berkembang dan memanas, seiring dengan semakin tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Kota Cilegon.
Para demonstran menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur sampai pemerintah memenuhi janji-janji yang telah diberikan, dan memberi keadilan bagi mereka yang telah berjuang untuk pembangunan kota.
(Red*)
