CILEGON, WILIP.ID — Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Al-Khairiyah kembali menunjukkan konsistensinya sebagai organisasi Islam yang modern, ilmiah, dan nasionalis. Melalui maklumat resmi hisab, Al-Khairiyah menetapkan perhitungan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1447 Hijriah sebagai pedoman ibadah bagi warganya—tanpa keluar dari koridor keputusan negara.
Maklumat tersebut diumumkan secara resmi di Aula PB Al-Khairiyah, Jumat (13/2/2026), dan disampaikan langsung oleh Muhammad Nurdin, Ketua Lembaga Falakiyah Al-Khairiyah.
“Secara hisab, posisi hilal sudah kami hitung secara komprehensif. Untuk Ramadan, awal puasa diperkirakan jatuh pada 19 Februari 2026,” ujar Nurdin kepada awak media.
Berdasarkan perhitungan falak yang dilakukan Lembaga Falakiyah, posisi hilal untuk awal Ramadan telah memenuhi kriteria yang digunakan Al-Khairiyah. Artinya, secara internal, warga Al-Khairiyah dapat mulai melaksanakan ibadah puasa pada tanggal tersebut.
Namun demikian, Al-Khairiyah menegaskan bahwa penetapan 1 Syawal (Idulfitri) tetap menunggu hasil sidang isbat pemerintah yang digelar oleh Kementrian Agama Republik Indonesia.
“Kami berdiri tegak sebagai bagian dari NKRI. Untuk Idulfitri, kami tetap mengikuti keputusan resmi negara melalui sidang isbat,” tegas Nurdin.
Sikap ini memperlihatkan wajah Al-Khairiyah sebagai organisasi yang tidak hanya berpijak pada tradisi keilmuan hisab, tetapi juga menjunjung tinggi otoritas negara demi menjaga ketertiban sosial dan persatuan umat.
Untuk penetapan awal Dzulhijjah 1447 H, hasil hisab menunjukkan posisi hilal berada di atas ufuk dengan ketinggian sekitar 4 derajat—angka yang melampaui ambang minimal kriteria yang digunakan Al-Khairiyah maupun pemerintah.
“Jika hilal sudah berada di atas ufuk sekitar 4 derajat, maka secara astronomis dan syar’i, kriteria telah terpenuhi,” jelas Nurdin.
Artinya, baik dari sisi metode internal Al-Khairiyah maupun pendekatan pemerintah, awal Dzulhijjah dipastikan telah memenuhi syarat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB Al-Khairiyah, H. Ahmad Munji, menegaskan bahwa maklumat hisab ini bukan sekadar teknis penanggalan, melainkan cerminan sikap moderasi Al-Khairiyah dalam beragama dan berbangsa.
Hal itu ia sampaikan usai konferensi pers yang dihadiri jajaran pengurus PB Al-Khairiyah, akademisi dari UNIVAL, STIT, serta berbagai elemen ormas Al-Khairiyah.
“Forum ini menjadi ruang dialog. Kita menerima masukan, berdiskusi dengan banyak pihak, dan semuanya harus berjalan dalam semangat persatuan dan kemaslahatan,” ujar Munji.
Menurutnya, perbedaan metode dalam penentuan awal bulan Hijriah adalah bagian dari khazanah intelektual umat Islam.
“Perbedaan itu wajar. Yang tidak boleh adalah menjadikannya sumber perpecahan. Al-Khairiyah selalu menempatkan harmoni umat di atas segalanya,” tegasnya.
Munji menekankan bahwa maklumat ini berlaku sebagai pedoman internal bagi warga Al-Khairiyah, namun tidak boleh mengganggu kerukunan sosial dengan masyarakat luas.
“Kita punya tradisi keilmuan dan ijtihad sendiri. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat, kita tetap mengedepankan toleransi dan kebersamaan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa Al-Khairiyah lahir dari rahim ulama dan tradisi keilmuan yang kuat, sehingga setiap ijtihad yang dihasilkan harus dihormati sebagai bagian dari marwah organisasi.
“Marwah keilmuan dan spiritual Al-Khairiyah harus terus dijaga. Inilah kekuatan kita,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Munji mengimbau seluruh warga Al-Khairiyah di berbagai daerah agar tetap tenang, solid, dan tidak mudah terprovokasi.
“Mari kita jaga ketertiban, kedamaian, dan persatuan. Al-Khairiyah akan terus bersinergi dengan pemerintah demi kemaslahatan umat dan bangsa,” pungkasnya.
(Pis/Red*)
