CILEGON, WILIP.ID — Di kota industri seperti Cilegon, gedung-gedung pabrik menjulang menjadi simbol kemajuan. Namun bagi sebagian warganya, terutama pemuda lokal, bangunan itu justru memantulkan ironi. Mereka masih menjadi penonton dalam hiruk-pikuk aktivitas ekonomi yang justru tak banyak berpihak pada mereka.
Febi Wahyudi, pengusaha muda asal Ciwandan sekaligus mantan Ketua LSM AMPUH, menyuarakan kegelisahan itu. Menurutnya, pemuda di Kelurahan Kepuh—salah satu wilayah penyangga kawasan industri—masih terjebak dalam ketergantungan struktural terhadap perusahaan besar tanpa akses memadai untuk berpartisipasi secara adil.
“Di kota industri, anak mudanya justru kehilangan arah. Harusnya dibentuk karakternya agar mampu bersaing, bukan terus-menerus jadi penonton,” tegas Febi, Rabu, 25 Juni 2025.
Ia menilai, kondisi ini bukan hanya soal kurangnya semangat pemuda, tapi juga minimnya kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah. Ketimpangan dalam akses kerja, menurutnya, menciptakan frustrasi sosial yang tak jarang meledak dalam bentuk aksi demonstrasi, yang kemudian dihadapi dengan represif oleh aparat.
“Kita ini butuh jembatan. Kalau tidak ada yang menjembatani warga untuk masuk ke dunia kerja, maka akan selalu ada jarak,” katanya.
Febi menekankan pentingnya komunikasi yang sehat antara masyarakat, industri, dan pemerintah. Namun, komunikasi tanpa keberanian politik hanya akan menjadi basa-basi. Ia mendesak agar Pemerintah Kota Cilegon menyusun regulasi yang secara tegas mewajibkan perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lokal—bukan sekadar imbauan normatif dalam dokumen CSR.
“Pemerintah jangan hanya jadi regulator di atas kertas. Harus ada regulasi yang mewajibkan perusahaan melibatkan tenaga lokal, dan itu dikawal bersama oleh masyarakat,” kata dia.
Menurut Febi, model pelatihan kerja berbasis komunitas adalah salah satu solusi konkret yang pernah ia coba. Di bawah bendera AMPUH, ia menggelar pelatihan vokasi yang bahkan melampaui skala program resmi milik pemerintah.
“Waktu itu kami latih 33 peserta, lebih banyak dari yang difasilitasi oleh BLK Disnaker, yang hanya 30 orang. Bayangkan kalau tiap kelurahan punya pelatihan seperti itu,” ucapnya.
Pernyataan Febi menyiratkan kritik tajam: pembangunan ekonomi tidak boleh diukur semata dari grafik investasi dan jumlah pabrik baru. Akar dari pembangunan yang sesungguhnya adalah manusia—dan manusia Cilegon berhak tumbuh di atas tanahnya sendiri, bukan sekadar menyaksikan dari kejauhan.
“Jangan sampai anak negeri jadi tamu di rumahnya sendiri. Pemerintah harus hadir, bukan hanya sebagai penonton atau pemadam kebakaran saat krisis sosial meledak,” pungkasnya.
(Elisa/Red*)
