CILEGON, WILIP.ID – Konsolidasi pemuda kembali menemukan momentumnya. Bertempat di 1994 Coffee & Creative, Senin, 2 Maret 2026, Temu Karya Karang Taruna Kota Cilegon digelar dalam suasana penuh dinamika. Forum tertinggi organisasi tingkat kota itu tak hanya menjadi ajang pemilihan ketua baru, tetapi juga panggung penegasan arah gerak kepemudaan di tengah konstelasi pemerintahan nasional yang baru.
Hasilnya, Ahmad Afhalul Azis resmi ditetapkan sebagai Ketua Karang Taruna Kota Cilegon periode terbaru. Ia terpilih secara aklamasi setelah kandidat lain, Mas Mulyana, menyatakan dukungan dan menyerahkan suara kepadanya dalam sidang pleno.
Sejumlah tokoh hadir dalam pembukaan, di antaranya Wakil Ketua Umum OKK, Bung Bahtiar Sebayang; Wakil Sekretaris Jenderal PNKT, Bintang Wahyu Saputra; serta Ketua Pengurus Provinsi Karang Taruna Banten, Bung Yudi Budi Wibowo. Hadir pula jajaran pengurus kecamatan se-Kota Cilegon.
Ketua Karateker Karang Taruna Kota Cilegon, Keni Novandri, dalam sambutannya menegaskan pentingnya organisasi kepemudaan mengambil posisi strategis dalam pembangunan. Ia mendorong Karang Taruna menjadi garda terdepan mendukung kebijakan pemerintah, termasuk program pemerintahan nasional Prabowo–Gibran.
“Karang Taruna harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sosial kepemudaan,” ujarnya.
Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa organisasi yang identik dengan kerja-kerja sosial di tingkat akar rumput ini tak ingin sekadar menjadi pelengkap seremoni. Ada tuntutan agar Karang Taruna tampil progresif, terlibat aktif, dan memiliki daya tawar dalam perumusan kebijakan sosial.
Ketua Pengurus Provinsi Karang Taruna Banten, Yudi Budi Wibowo, menegaskan Karang Taruna bukan organisasi formalitas.
“Karang Taruna bukan organisasi ‘olah-olah’. Ini organisasi pengabdian,” tegasnya.
Menurutnya, peran strategis Karang Taruna terletak pada kemampuannya menjadi telinga dan mulut masyarakat—menyerap aspirasi warga sekaligus menyampaikannya kepada pemangku kebijakan. Dalam konteks Cilegon sebagai kota industri, peran ini menjadi krusial: isu ketenagakerjaan, pemberdayaan pemuda, hingga problem sosial perkotaan membutuhkan jembatan komunikasi yang efektif.
Senada, Wakil Sekretaris Jenderal PNKT, Bintang Wahyu Saputra, menyebut Karang Taruna sebagai organisasi “plat merah”. Artinya, kedekatan struktural dengan pemerintah menjadi keniscayaan.
“Wajar jika Karang Taruna mendukung program-program pemerintah,” ujarnya, merujuk pada agenda nasional pemerintahan Prabowo–Gibran.
Namun dukungan itu, dalam logika organisasi sosial, semestinya dibarengi fungsi kontrol dan penguatan kapasitas masyarakat. Di sinilah tantangan kepengurusan baru diuji.
Wakil Ketua Umum OKK, Bung Bahtiar Sebayang, mengingatkan agar Karang Taruna kembali ke khittah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Ia menekankan dua hal: kerja sosial harus tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; serta kader Karang Taruna harus difasilitasi agar tumbuh sebagai agen perubahan di setiap level.
Pesan itu relevan. Di tengah arus pragmatisme politik dan kompetisi organisasi, Karang Taruna dituntut menjaga marwah pengabdian sekaligus meningkatkan profesionalisme program.
Terpilihnya Ahmad Afhalul Azis secara aklamasi menjadi simbol soliditas internal. Tanpa voting yang memecah, forum sepakat memberikan mandat kepemimpinan kepadanya. Modal awal ini penting, namun bukan jaminan.
Tantangan di depan mata tak ringan: konsolidasi hingga tingkat kelurahan, penguatan ekonomi kreatif pemuda, respons terhadap isu pengangguran, hingga sinergi dengan pemerintah daerah dan dunia industri di Cilegon.
Temu Karya kali ini bukan sekadar pergantian ketua. Ia adalah penegasan komitmen bahwa Karang Taruna harus naik kelas—lebih terstruktur, lebih responsif, dan lebih berdampak.
Kini publik menanti: akankah kepengurusan baru mampu menerjemahkan dukungan politik dan restu struktural menjadi kerja-kerja nyata yang menyentuh warga? Waktu yang akan menjawab.
(Has/Red*)
