CILEGON, WILIP.ID – Polemik honorarium RT/RW di Kota Cilegon memantik perbedaan pandangan di kalangan elite politik. Menanggapi kritik tujuh ketua partai politik terhadap pernyataan Wali Kota Robinsar, Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Partai Gelora, H. Hikmatullah, mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog, gagasan, dan solusi konkret ketimbang memperpanjang polemik. Ia menilai, kepemimpinan perlu dinilai secara objektif melalui kerja nyata dan manfaat kebijakan bagi masyarakat.
Saat dikonfirmasi Senin, 9 November 2026, Hikmatullah menanggapi dinamika politik tersebut dengan mengutip hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari rupa maupun kedudukannya, melainkan dari hati dan amal perbuatannya.
Innallāha lā yanzhuru ilā shuwarikum wa lā ilā ajsādikum, walākin yanzhuru ilā qulūbikum wa a‘mālikum.
Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan bentuk tubuh kalian, tetapi melihat hati dan amal perbuatan kalian.
Menurut Hikmatullah, pesan tersebut relevan dengan dinamika politik yang berkembang di Cilegon. Kepemimpinan seseorang, termasuk kepala daerah, semestinya tidak hanya dinilai dari satu pernyataan, tetapi juga dari kebijakan, kerja nyata, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Kritik itu sah dalam demokrasi. Tetapi jangan sampai kita lebih sibuk mencari kesalahan daripada menawarkan solusi. Kalau memang ingin memperjuangkan rakyat, mari tunjukkan melalui gagasan dan kerja nyata, bukan sekadar membangun polemik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Robinsar perlu diberikan ruang untuk bekerja dan membuktikan kepemimpinannya. Evaluasi terhadap pemerintah tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan secara objektif dan proporsional.
“Robinsar harus diberikan ruang untuk bekerja dan membuktikan kepemimpinannya. Kritik tentu diperlukan, tetapi jangan sampai persoalan satu pernyataan membuat kita menutup mata terhadap kebijakan dan kerja yang sedang dijalankan,” katanya.
Hikmatullah mengingatkan, persoalan janji politik terkait honorarium RT/RW tentu penyelesaiannya membutuhkan dialog dan pertimbangan kemampuan anggaran, bukan justru memperlebar pertarungan politik.
Baginya, keberpihakan kepada rakyat tidak cukup ditunjukkan melalui pernyataan keras atau kritik di ruang publik. Lebih dari itu, diperlukan gagasan, tanggung jawab, dan kontribusi nyata.
Polemik honor RT/RW pun semestinya menjadi momentum bagi seluruh elemen politik untuk menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Pemerintah harus membuktikan kinerjanya, sementara para pengkritik juga perlu menghadirkan solusi.
Di tengah silang pendapat tersebut, pesan Hikmatullah cukup jelas: jangan hanya pandai mengkritik, tetapi tunjukkan pula apa yang bisa diperbuat untuk rakyat.
(Has/Red*)
