CILEGON, WILIP.ID – Musim kemarau belum mencapai puncaknya. Namun di sejumlah perbukitan Pulomerak, jeriken-jeriken kosong mulai berbaris di depan rumah warga. Setiap tahun, pemandangan itu berulang. Kota yang berdiri di atas denyut industri nasional justru masih menyimpan ironi: air bersih belum mengalir merata hingga ke seluruh permukiman.
Ironi itu kini menjadi salah satu catatan yang disuarakan Partai Demokrat Kota Cilegon. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Wali Kota Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo, Demokrat memilih tidak sekadar menjadi pendukung yang mengangguk. Partai berlambang mercy itu ingin tetap berdiri sebagai mitra yang kritis.
Bagi Demokrat, koalisi bukan berarti kehilangan hak untuk mengingatkan. Dukungan politik, menurut mereka, justru harus dibarengi keberanian menyampaikan kritik ketika kebijakan dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cilegon, M. Ibrohim Aswadi, mengatakan partainya tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Robin–Fajar. Namun, komitmen itu tidak akan menghapus fungsi kontrol yang melekat pada partai politik.
“Kami akan tetap mendukung setiap program yang berpihak kepada masyarakat. Tetapi jika ada persoalan yang harus segera dibenahi, kami juga akan menyampaikan saran, masukan, bahkan kritik yang konstruktif. Semua itu demi kepentingan rakyat dan kemajuan Kota Cilegon,” kata Ibrohim, Jumat malem, 24 Juli 2026.
Menurutnya, ada sejumlah pekerjaan rumah yang tidak boleh tenggelam di balik geliat investasi dan megahnya cerobong industri. Salah satunya adalah tingginya angka pengangguran terbuka yang masih berada di kisaran 7,41 persen.
Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada ribuan lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi yang setiap tahun memasuki dunia kerja dengan mimpi sederhana: memperoleh pekerjaan di kota tempat mereka dilahirkan. Namun, di kota yang dijuluki sebagai jantung industri nasional itu, harapan tersebut belum sepenuhnya menemukan ruang.
Demokrat menilai persoalan ketenagakerjaan harus menjadi agenda prioritas. Kehadiran industri, menurut mereka, semestinya mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal, bukan hanya menghadirkan angka investasi yang terus bertambah.
Di sisi lain, Demokrat juga menyoroti persoalan yang nyaris menjadi ritual tahunan: krisis air bersih.
Di kawasan Tembulum, Gunung Batur, hingga Kampung Cipala, Kecamatan Pulomerak, warga kembali bergantung pada bantuan distribusi air ketika kemarau datang. Bertahun-tahun persoalan itu muncul dengan pola yang sama. Truk tangki datang silih berganti, sementara solusi permanen belum benar-benar hadir.
Bagi Demokrat, pola penanganan seperti itu tidak lagi cukup.
“Air adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai setiap musim kemarau warga hanya mengandalkan distribusi air darurat. Pemerintah harus segera menghadirkan solusi permanen melalui pembangunan sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan, termasuk membuka kolaborasi dengan dunia industri melalui program CSR,” ujar Ibrohim.
Sorotan Demokrat tidak berhenti pada persoalan kebutuhan dasar. Partai tersebut juga memastikan akan mengawal berbagai kebijakan strategis Pemerintah Kota Cilegon, termasuk penataan jajaran komisaris baru di BUMD PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM).
Menurut Ibrohim, BUMD bukan sekadar tempat menempatkan figur-figur tertentu, melainkan instrumen ekonomi daerah yang seharusnya menjadi mesin peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, proses pengelolaannya harus mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
“Kami ingin memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan sesuai prinsip good governance. Kritik yang kami sampaikan bukan untuk melemahkan pemerintahan, tetapi agar pemerintahan Robin–Fajar semakin kuat, semakin baik, dan mampu menjawab harapan masyarakat,” katanya.
Pernyataan Demokrat itu memberi pesan yang cukup jelas. Di tengah dinamika politik pasca-pilkada, hubungan koalisi tidak semestinya dibangun di atas sikap saling membenarkan. Justru, pemerintahan akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat ketika kritik lahir dari dalam barisan pendukungnya sendiri.
Kini publik menunggu, apakah catatan-catatan itu akan berhenti sebagai pernyataan politik, atau benar-benar menjadi pengingat bagi pemerintah agar pembangunan tidak hanya terlihat megah di kawasan industri, tetapi juga terasa hingga ke rumah-rumah warga yang setiap musim kemarau masih menanti setetes air bersih.
(Has/Red*)
