CILEGON, WILIP.ID — Pemerintah Kota Cilegon melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar rapat koordinasi sekaligus evaluasi kebijakan di sektor kesejahteraan masyarakat. Agenda ini juga memuat ekspose hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kota Cilegon. Pertemuan berlangsung di Aula Setda, Kamis (27/11/2025), dan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Maman Mauludin.
Dalam sambutannya, Maman menegaskan bahwa forum evaluasi ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar sejalan dengan arah pembangunan daerah.
“Kami mengapresiasi peningkatan kualitas kebijakan di Kota Cilegon. Namun capaian ini harus dijaga melalui konsistensi dan mutu kinerja seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Maman memberi penekanan khusus pada kepatuhan terhadap regulasi, profesionalitas aparatur, serta budaya kerja yang harus terus diperbaiki. Ia meminta seluruh analis kebijakan dan perangkat daerah saling mengingatkan agar tidak ada penyimpangan dalam proses penyusunan maupun penerapan kebijakan.
“Kebijakan tidak boleh dibangun atas kebiasaan yang keliru. Jika ada pelanggaran, harus segera ditindak sesuai ketentuan,” tegasnya.
Lebih jauh, Sekda berharap forum ini menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret, terukur, dan inovatif. Ia mengajak peserta membedah arah kebijakan dalam RPJMD, menganalisis kebutuhan kebijakan baru, hingga memperbaiki tata penyusunannya.
“Pertemuan ini harus menjadi langkah awal untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dan memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Maman.
Kepala Bagian Kesra Kota Cilegon, Rahmatullah, menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan layanan dasar, perlindungan sosial, dan percepatan penanganan kemiskinan serta pengangguran.
“Kehadiran pejabat fungsional di Bagian Kesra memperkuat peran fasilitasi, advokasi, dan pemantauan kebijakan lintas perangkat daerah. Namun memang masih ada tantangan dalam penyelesaian isu strategis dan merumuskan kebijakan yang benar-benar berdampak,” katanya.
Menurut Rahmatullah, evaluasi ini menjadi momentum penting untuk menyiapkan kebijakan yang lebih adaptif dan selaras dengan RPJMD 2025–2029. Ia juga menekankan pentingnya pengumpulan data dan analisis yang komprehensif agar setiap program dapat terukur dan akuntabel.
“Semoga ikhtiar ini membawa manfaat dan meningkatkan kualitas kebijakan Kota Cilegon,” pungkasnya.
(Elisa/Red*)
