Oleh : Ahmad Yusdi – Pengamat Sosial Media
CILEGON, WILIP.ID – Sebuah video berdurasi singkat beredar luas di media sosial. Isinya memperlihatkan sekelompok orang yang diduga kuat mengintimidasi dan meminta “jatah” proyek dari PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak perusahaan dari Chandra Asri Group. Kelompok tersebut mengatasnamakan diri sebagai bagian dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon. Nilai proyek yang mereka incar tidak main-main—Rp5 triliun—dan permintaannya tanpa proses lelang. Premanisme, dalam balutan jas pengusaha.
Peristiwa ini bukan sekadar catatan kriminal. Ia memberi sinyal bahaya bagi iklim investasi di Banten, khususnya Kota Cilegon, yang selama ini menjadi salah satu pusat industri petrokimia nasional. Dalam konteks yang lebih besar, kasus ini bahkan bisa menjadi batu sandungan bagi target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sebab, pabrik CAA tidak sekadar pabrik. Proyek ini disebut-sebut mampu memangkas anggaran impor Chlor Alkali hingga Rp4,9 triliun per tahun. Lebih dari itu, produk Ethylene Dichloride (EDC) yang dihasilkan bahkan bisa mendatangkan devisa sebesar Rp5 triliun per tahun melalui ekspor. Tak mengherankan jika proyek ini masuk daftar PSN 2025–2029 melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
Namun, dengan terbitnya video tersebut, muncul kekhawatiran yang tak bisa ditepis: mungkinkah negara akan merugi hanya karena ulah segelintir orang yang mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik?
Ketika Kadin Kehilangan Fungsi
Dalam narasi yang berkembang, nama Kadin Kota Cilegon terseret paling dalam. Padahal, secara legal formal, Kadin Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dengan tugas utama: menghimpun dan mewakili dunia usaha guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Namun peristiwa di Cilegon justru mencerminkan kegagalan fungsi organisasi. Alih-alih memperjuangkan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, segelintir oknum justru diduga menjadikan Kadin sebagai alat legitimasi untuk tekanan bisnis. Tentu, Kadin pusat perlu bertindak. Tapi pembinaan dan advokasi terhadap Kadin daerah juga tak bisa diabaikan. Organisasi sekelas Kadin seharusnya menjadi jembatan, bukan jebakan.
Pemerintah Daerah: Penonton atau Pengatur Irama?
Pemerintah Kota Cilegon pun tak bisa lepas tangan. Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan proyek strategis nasional di daerah, pemerintah setempat seharusnya lebih proaktif dalam menciptakan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor. Seperti diamanatkan dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan PSN bukanlah sekadar formalitas administratif. Itu kewajiban konstitusional.
Pemerintah daerah perlu segera membentuk forum diskusi multipihak, semacam Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan unsur pemerintah, pelaku industri, akademisi, serta masyarakat. Tujuannya bukan hanya meredakan konflik, tapi juga merumuskan kebijakan jangka panjang demi menjaga keberlanjutan investasi dan pemberdayaan pengusaha lokal secara beretika dan profesional.
Konflik yang Tak Sesederhana Hitam-Putih
Namun, menyalahkan sepenuhnya masyarakat atau pihak luar tanpa melihat ke dalam juga tidak adil. Dalam lampiran dokumen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tertanggal 12 Mei 2025, tercatat bahwa proyek ini melibatkan beberapa kontraktor besar: China Chengda Engineering Co. Ltd., PT Total Bangun Persada, dan PT Seven Gate Industri (SGI), yang disebut sebagai perwakilan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.
Pertanyaannya, apakah jalur komunikasi ini berjalan efektif? Ataukah terjadi miskomunikasi yang membuka celah bagi terjadinya mispersepsi di lapangan? Bisa jadi pula, konflik ini muncul akibat gesekan antar-kontraktor yang kemudian ditarik ke ranah sosial. Jika benar, siapa sebetulnya yang harus bertanggung jawab?
PSN untuk Siapa?
Warga Cilegon pada dasarnya mendukung proyek CAA. Sejak berdirinya pada 1984, Chandra Asri Group dikenal relatif harmonis dengan masyarakat lokal. Maka wajar jika publik mempertanyakan mengapa tiba-tiba muncul kegaduhan dalam proyek anak usahanya yang terbaru.
Ada pelajaran penting dari kasus ini: proyek strategis tak boleh hanya menjawab ambisi pertumbuhan makro, tapi juga harus menyentuh kebutuhan dan keadilan di level mikro. Sebab jika tidak, PSN akan menjadi proyek elit yang miskin legitimasi sosial.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan hanya pembangunan pabrik, tapi juga pembangunan kepercayaan. Negara tak boleh kalah oleh premanisme, siapa pun aktornya, dari atas hingga bawah.
_Kamis, 15 Mei 2025_
Redaksi | Wilip.id
