CILEGON, WILIP.ID — Perhatian Pemerintah Kota Cilegon terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) mulai mendapat arah baru. Wali Kota Cilegon Robinsar memastikan dukungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan tersebut akan terus dioptimalkan, khususnya bagi para guru yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan agama di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Robinsar usai menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H di Yayasan Perguruan Islam Al Khairiyah, Jumat (4/9/2026).
Robinsar mengatakan, pemerintah daerah masih mengkaji bentuk kebijakan yang paling tepat untuk meningkatkan perhatian terhadap MDTA. Namun, program yang saat ini sudah berjalan, terutama dukungan kepada para guru MDTA, dipastikan tetap dilanjutkan dan dioptimalkan.
“Yang hari ini sudah diprogramkan, perihal membantu para guru-gurunya, itu terus kita optimalkan juga,” kata Robinsar.
Menurutnya, keberadaan MDTA tidak bisa dilepaskan dari upaya membangun pendidikan masyarakat. Di lembaga inilah anak-anak tidak hanya mendapatkan pengetahuan keagamaan, tetapi juga pembentukan nilai, karakter dan akhlak sejak usia dini.
Karena itu, perhatian terhadap MDTA dinilai tidak cukup hanya dalam bentuk wacana. Dukungan pemerintah perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan penganggaran yang jelas agar keberlangsungan lembaga serta kesejahteraan para pengajarnya semakin diperhatikan.
Robinsar pun memastikan komitmen yang pernah disampaikan dalam masa kampanye mulai diarahkan menuju tahap pelaksanaan. Ketika ditanya mengenai kapan program tersebut akan direalisasikan, ia menyebut tahun depan.
“Tahun depan, insya Allah,” ujar Robinsar.
Untuk merealisasikan program tersebut, Pemkot Cilegon tengah merumuskan kebutuhan anggaran dan skema pelaksanaannya. Robinsar menegaskan sumber pembiayaan yang disiapkan berasal dari APBD Kota Cilegon.
“APBD,” tegasnya.
Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan anggaran untuk program tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp10 miliar hingga Rp15 miliar.
Besarnya anggaran yang mulai dihitung ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap MDTA diarahkan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah. Namun, pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada pengalokasian anggaran.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan anggaran tersebut benar-benar menjangkau para guru dan lembaga MDTA yang membutuhkan. Pemerintah juga dituntut menyiapkan mekanisme yang transparan, tepat sasaran dan berkelanjutan.
Bagi Robinsar, dukungan terhadap MDTA menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pendidikan masyarakat berjalan secara layak. Jika kebijakan ini terealisasi pada 2027, maka janji kampanye tersebut akan memasuki tahap pembuktian di lapangan.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah kebijakan bukan diukur dari seberapa besar anggaran yang tercantum dalam APBD, melainkan dari seberapa nyata perubahan yang dirasakan guru MDTA dan masyarakat yang selama ini menggantungkan pendidikan keagamaan anak-anaknya pada lembaga tersebut.
(Has/Red*)
