CILEGON, WILIP.ID — APBD semestinya bukan sekadar angka yang tersusun rapi dalam dokumen anggaran. Bagi masyarakat, APBD baru memiliki makna ketika manfaatnya benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Gagasan itulah yang kini mulai didorong Wali Kota Cilegon Robinsar melalui kebijakan pendidikan.
Pemerintah Kota Cilegon tengah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 miliar hingga Rp15 miliar dari APBD untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Program tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027 dan menyasar jenjang SD serta SMP.
Kebijakan ini menjadi menarik karena pemerintah tidak hanya berbicara mengenai pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi mulai menyentuh persoalan yang langsung dirasakan keluarga: biaya sekolah anak.
Bagi sebagian orang tua, biaya pendidikan merupakan pengeluaran rutin yang tidak bisa ditawar. Ketika biaya sekolah dapat ditekan, ruang ekonomi keluarga otomatis menjadi lebih longgar.
Robinsar mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang layak. Menurutnya, perhatian tersebut tidak boleh hanya diberikan kepada siswa yang bersekolah di sekolah negeri.
Sekolah swasta pun menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
“Jadi supaya ketika yang di swasta pun juga bisa lebih ringan biayanya untuk orang tuanya,” kata Robinsar usai menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H di Yayasan Perguruan Islam Al Khairiyah, Jumat (4/9/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan arah kebijakan yang ingin dibangun Pemkot Cilegon. Pemerintah tidak ingin membuat batas tegas antara siswa sekolah negeri dan swasta ketika berbicara mengenai hak masyarakat memperoleh pendidikan.
Terlebih, sekolah swasta selama ini ikut menjadi bagian penting dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat Cilegon.
Tidak semua anak dapat bersekolah di sekolah negeri. Keterbatasan daya tampung, pilihan pendidikan hingga pertimbangan keluarga membuat sekolah swasta tetap menjadi pilihan bagi banyak orang tua.
Karena itu, ketika pemerintah memberikan perhatian terhadap biaya pendidikan di sekolah swasta, yang sesungguhnya sedang disentuh bukan hanya lembaga pendidikannya, tetapi juga beban ekonomi keluarga.
Robinsar memastikan pembiayaan program tersebut akan bersumber dari APBD Kota Cilegon, bukan melalui skema hibah.
“APBD,” tegasnya.
Saat ini program tersebut masih berada dalam tahap perumusan. Pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran sekaligus menentukan skema pelaksanaan yang paling tepat.
Estimasi Rp10 miliar hingga Rp15 miliar menjadi gambaran awal besarnya anggaran yang tengah disiapkan.
Belasan miliar rupiah tentu bukan angka kecil. Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan anggaran tersedia, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Publik nantinya tentu akan melihat lebih jauh. Berapa besar bantuan yang diterima siswa? Siapa yang menjadi penerima? Bagaimana mekanismenya? Dan yang paling penting, seberapa besar biaya pendidikan yang akhirnya dapat diringankan dari kantong orang tua?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar program tidak berhenti sebagai angka besar dalam APBD.
Sebab keberhasilan sebuah kebijakan pendidikan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Ukuran paling sederhana justru berada di tingkat keluarga.
Ketika orang tua merasa biaya sekolah anaknya lebih ringan, ketika keluarga memiliki ruang lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di situlah APBD benar-benar terasa.
Dalam konteks itu, rencana Robinsar memiliki pesan kebijakan yang cukup kuat: uang daerah harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat yang nyata.
APBD tidak hanya membangun kota dari luar, tetapi juga membantu memperkuat keluarga dari dalam.
Program ini memang belum berjalan. Masih ada proses perumusan, penganggaran dan penentuan mekanisme sebelum ditargetkan diterapkan pada 2027.
Namun arah kebijakannya sudah terlihat.
Robinsar ingin memperluas perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.
Jika kelak terealisasi dengan tepat sasaran, Rp10–15 miliar tersebut bukan hanya menjadi pos belanja pemerintah daerah.
Ia bisa menjadi investasi sosial untuk keluarga Cilegon.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan APBD yang sekadar besar.
Masyarakat membutuhkan APBD yang terasa.
Dan melalui rencana meringankan biaya sekolah swasta ini, Robinsar sedang mencoba membawa APBD lebih dekat kepada kebutuhan paling dasar masyarakat: memastikan anak bisa terus sekolah tanpa membuat orang tua semakin berat menanggung biaya hidup.
(Has/Red*)
