CILEGON, WILIP.ID — Upaya membangkitkan kembali PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dinilai tak cukup hanya mengandalkan suntikan modal negara. Diperlukan keberanian untuk berbenah secara menyeluruh, berpihak pada pekerja, serta membuka ruang keadilan bagi masyarakat sekitar. Pandangan itu disampaikan Forum Peduli Kebangkitan Krakatau Steel (FPKKS) menjelang rencana audiensi dengan jajaran direksi perusahaan baja pelat merah tersebut.
Koordinator II FPKKS, H. Ahmad Sudrajat, menyebut forum telah merumuskan tujuh agenda strategis yang akan menjadi pokok pembahasan. “Tujuh poin ini kami susun sebagai ikhtiar menyelamatkan Krakatau Steel, bukan hanya sebagai korporasi, tetapi sebagai aset strategis bangsa dan denyut ekonomi masyarakat Cilegon,” ujarnya, Kamis (8/1/2026).
Agenda pertama yang disoroti adalah pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Ahmad, Krakatau Steel lahir sebagai simbol kemandirian industri nasional, sehingga semestinya menjadi lokomotif penciptaan lapangan kerja, bukan justru menambah beban sosial akibat pengangguran.
FPKKS juga mendorong prioritas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, terutama warga Cilegon dan Banten. Keberadaan industri baja terbesar di Indonesia itu, kata Ahmad, harus menghadirkan efek berganda (multiplier effect) yang nyata bagi lingkungan sekitar.
Pada poin ketiga, forum ini menekankan pentingnya pembatasan praktik monopoli di lingkungan Krakatau Steel dan anak usahanya. FPKKS mengingatkan agar kerja sama bisnis, termasuk dengan investor asing, tidak menutup ruang bagi pelaku usaha dan tenaga kerja lokal.
“Kami belajar dari sejumlah kawasan industri lain. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” kata Ahmad, merujuk pada pengalaman daerah industri yang didominasi tenaga kerja asing.
Isu berikutnya adalah transparansi penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) yang bersumber dari APBN. Ahmad menilai, publik berhak mengetahui efektivitas pemanfaatan dana tersebut, terlebih Krakatau Steel telah beberapa kali menerima dukungan fiskal dari negara.
“PMN harus menjadi bahan bakar kebangkitan industri, bukan sekadar menunda persoalan struktural yang belum diselesaikan,” ujarnya.
FPKKS juga menyoroti komposisi manajemen dan komisaris, serta minimnya dampak nyata terhadap pengembangan sumber daya manusia lokal. Alih teknologi dan peningkatan kompetensi pekerja dinilai harus menjadi agenda utama, bukan sekadar jargon.
Adapun poin terakhir, FPKKS menegaskan bahwa Krakatau Steel wajib membangun kemandirian teknologi dan bahan baku. Sebagai industri baja nasional, KS diharapkan menjadi pusat pembelajaran, riset, dan pengembangan industri baja, sekaligus motor penggerak ekosistem industri turunan di dalam negeri.
“Pasar baja Indonesia masih sangat besar. Dengan pengelolaan yang serius, Krakatau Steel punya peluang untuk kembali berdiri tegak sebagai tulang punggung industri baja nasional,” kata Ahmad.
FPKKS berharap audiensi dengan direksi Krakatau Steel tidak berhenti pada seremoni dialog, melainkan menjadi momentum evaluasi dan perubahan arah kebijakan yang lebih berkeadilan—bagi pekerja, masyarakat, dan masa depan industri nasional.
(Pis/Red)
