CILEGON, WILP.ID – Forum Peduli Masyarakat Kota Cilegon (FPMKC) resmi dikukuhkan dan menggelar rapat kerja sebagai langkah memperkuat peran organisasi masyarakat dalam mengawal pembangunan di Kota Cilegon.
Pengukuhan tersebut berlangsung di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Cilegon, Minggu (9/8/2026). Muhammad Supri dipercaya memimpin FPMKC untuk periode kepengurusan ke depan.
FPMKC hadir dengan membawa semangat menjadi mitra strategis pemerintah daerah sekaligus ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal berbagai program pembangunan. Organisasi ini juga disebut akan memperkuat struktur hingga tingkat kecamatan agar aspirasi masyarakat dapat lebih mudah dihimpun dan disampaikan.
Muhammad Supri menegaskan, FPMKC tidak ingin sekadar menjadi organisasi yang hadir dalam seremoni. Menurutnya, keberadaan organisasi harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan ikut memastikan pembangunan Kota Cilegon berjalan sesuai kebutuhan warga.
“FPMKC berkomitmen teguh bergandengan tangan dengan Pemerintah Kota Cilegon. Kami ingin menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan dan menyuarakan kepentingan masyarakat,” ujar Supri.
Salah satu perhatian utama FPMKC adalah persoalan pengangguran. Di tengah geliat industri yang menjadi wajah Kota Cilegon, organisasi ini mendorong agar masyarakat lokal mendapatkan ruang yang lebih besar untuk menikmati manfaat pembangunan.
Program-program yang berkaitan dengan pengentasan pengangguran menjadi salah satu agenda yang akan dikawal FPMKC. Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian, terutama dalam memastikan pembangunan sumber daya manusia berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi dan industri di Kota Cilegon.
Keberadaan organisasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan dalam pembangunan. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, sekaligus gagasan.
Dalam konteks itu, FPMKC mencoba menempatkan diri bukan hanya sebagai pihak yang mengawasi, tetapi juga sebagai mitra yang dapat memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
Pengukuhan FPMKC dilakukan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon, Faisal Amin, S.STP., M.Si.
Faisal menyampaikan bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan yang telah tercatat dan terdata secara resmi menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, organisasi masyarakat memiliki peran dalam memperkuat partisipasi publik serta membantu menciptakan hubungan yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.
“Organisasi kemasyarakatan yang tercatat dan terdata secara resmi tentu diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun Kota Cilegon,” kata Faisal.
Dengan pengukuhan tersebut, FPMKC kini memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan. Komitmen untuk mengawal pembangunan harus dibuktikan melalui kerja nyata, terutama dalam menjawab persoalan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Pengangguran, pendidikan, hingga keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi isu yang membutuhkan pengawalan berkelanjutan, bukan sekadar wacana.
Karena itu, rapat kerja FPMKC menjadi momentum untuk menerjemahkan komitmen organisasi ke dalam program yang konkret. Di tengah pesatnya perkembangan Kota Cilegon sebagai kota industri, suara masyarakat lokal diharapkan tidak hanya terdengar, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan.
FPMKC pun ditantang membuktikan bahwa organisasi masyarakat dapat berdiri di tengah: tidak menjadi oposisi pemerintah, tetapi juga tidak kehilangan daya kritis terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
(Has/Red*)
