CILEGON, WILIP.ID – Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) melontarkan kritik pedas terhadap praktik menitip siswa dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Banten. Bukan sekadar menyayangkan, mereka menyebutnya sebagai bentuk kejahatan moral yang menghancurkan integritas sistem pendidikan.
Ketua Umum IMC, Ahmad Maki, tak segan menyindir Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusuma, yang dinilai melanggengkan praktik tersebut. Dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi wilip.id pada Senin sore, 7 Juli 2025, Maki menuding para pejabat publik sedang menggiring pendidikan ke jurang ketimpangan.
“Para pejabat mungkin merasa sedang membantu, padahal mereka sedang merobek keadilan,” ujarnya tajam.
Maki menanggapi pernyataan Wakil Gubernur Dimyati yang menyebut praktik titipan siswa dalam PPDB sebagai hal lumrah. Bagi Maki, pernyataan itu bukan sekadar menyesatkan, tapi juga mencerminkan kegagalan moral seorang pemimpin publik.
“Jika seorang Wakil Gubernur bisa berkata bahwa titipan itu hal biasa, maka kami khawatir, yang luar biasa itu justru ketidakmaluan,” ucapnya getir.
Tak hanya menyasar eksekutif, Maki juga mengarahkan kritik kepada kalangan legislatif. Ia menyebut adanya oknum anggota DPRD Banten yang diduga mengirimkan memo berisi rekomendasi calon siswa ke sekolah negeri. Sebuah praktik yang, menurutnya, telah menyimpang dari fungsi konstitusional dewan.
“Fungsi DPRD adalah legislasi, pengawasan, dan penganggaran—bukan jadi makelar pendidikan,” tegasnya.
“Kalau mereka sibuk menitip anak, itu bukan tugas, tapi cacat etika.”
Menurut IMC, praktik titipan ini adalah bentuk korupsi terselubung yang diam-diam melumpuhkan sistem. Korupsi yang tak melibatkan uang, tetapi memperjualbelikan kesempatan. Mereka menyebutnya sebagai bentuk nepotisme pendidikan—penyakit kronis yang membunuh meritokrasi dari akar.
“Anak-anak cerdas dari keluarga biasa terpaksa kalah oleh surat sakti dan lobi kolusi. Di sini, nilai rapor bukan yang menentukan nasib, tapi siapa kenal siapa,” sindir Maki.
Lebih jauh, Maki meminta Wakil Gubernur untuk memberikan klarifikasi secara terbuka atas pernyataan kontroversialnya. Bagi IMC, membiarkan praktik titipan tanpa koreksi hanya akan memperkuat narasi bahwa sistem pendidikan negeri telah menjadi milik segelintir elit.
“Kalau dibiarkan, lama-lama masyarakat mengira sekolah negeri itu cabang dinas keluarga pejabat,” tuturnya.
IMC menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Mereka bersiap mengambil sikap lebih keras jika kebobrokan sistem terus dibiarkan.
“Jika sistem terus dikorbankan demi kepentingan segelintir orang, maka mahasiswa akan terus bersuara,” kata Maki.
“Jangan salahkan kami bila besok sejarah pendidikan justru ditulis dari jalanan, bukan dari ruang sidang.”
Pernyataan keras ini menjadi sinyal bahwa kritik mahasiswa terhadap PPDB di Banten belum akan surut. Di tengah kekacauan sistem yang seharusnya berpihak pada keadilan dan prestasi, suara-suara dari luar gedung kekuasaan kini semakin menggema—menantang kepongahan para elit yang merasa berhak menentukan siapa yang boleh duduk di bangku sekolah negeri.
(Rls/Red*)
