CILEGON, WILIP.ID — Ketua Dewan Lingkungan Hidup Banten (DLHB), Muhammad Ibrohim Aswadi, menegaskan bahwa persoalan pengangguran di Cilegon bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Industri yang beroperasi di kota ini juga memikul tanggung jawab bersama.
“Sebagai kota terkaya keempat di Indonesia dan daerah yang diminati banyak investor, Cilegon seharusnya tidak hanya menjadi lahan investasi, tetapi juga tempat untuk memberdayakan sumber daya manusia lokal sebagai subjek pembangunan,” ujarnya pada Sabtu, 3 Mei 2025.
Muhammad Ibrohim Aswadi yang akrab disapa MIA mengingatkan, selama ini investasi memang terus mengalir deras ke Cilegon. Bahkan pada 2024, capaian investasi diklaim melampaui target hingga dua kali lipat. Namun, ironisnya, dampaknya terhadap kesejahteraan warga, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pemerataan ekonomi masih sangat minim.
Menurutnya, perlu ada sinergi nyata antara pemerintah daerah dan pelaku industri untuk memastikan investasi tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga membawa dampak sosial yang signifikan. “Kita perlu memikirkan efek berganda (multiplier effect) dari investasi itu sendiri: apakah membuka lapangan kerja, memberi peluang bagi pengusaha lokal, hingga mendorong pertumbuhan UMKM,” jelas Aswadi.
Ia pun menekankan pentingnya menyadari bahwa pembangunan Cilegon adalah usaha bersama. “Kita sedang membangun Cilegon bersama-sama, bukan hanya membangun ‘di’ Cilegon,” tandasnya.
Sejalan dengan itu, Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, menyatakan perlunya langkah konkret untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal. “Saya mendorong agar segera diterbitkan surat edaran dari Gubernur Banten kepada seluruh industri di Cilegon untuk memprioritaskan 70 persen tenaga kerja lokal,” kata Dimyati.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai pemerataan ekonomi sesuai dengan tujuan pembangunan.
(Red*)
