CILEGON, WILIP.ID – Wali Kota dan Wakil Walikota Cilegon, Robinsar – Fajar, mendapat peringatan keras dari sejumlah tokoh masyarakat. Isunya sensitif: manuver oknum mantan tim sukses yang disebut-sebut masih berkeliaran di kantor dinas dan kecamatan, memburu proyek dengan mengatasnamakan wali kota dan wakil walikota.
“OPD butuh kenyamanan. Jangan sampai ada intervensi dari pihak-pihak yang merasa berjasa di masa kampanye lalu,” ujar Ketua LSM Gapura Banten, Husen Saidan, kepada wartawan, Sabtu, 20 September 2025.
Kabar yang beredar bukan sekadar bisik-bisik. Beberapa camat dan kepala dinas dikatakan pernah mengeluh. Mereka merasa tertekan oleh oknum yang datang membawa “mandat tak tertulis” dari wali kota dan wakil walikota untuk mengamankan paket kegiatan. Bahkan, sejumlah pengusaha lokal mengaku tersisih karena proyek justru dimonopoli kelompok tertentu.
“Ini bukan gosip. Ada camat yang cerita langsung. Mereka diminta hanya memberi ruang kepada kelompok tertentu. Padahal pembangunan harus profesional, bukan karena kedekatan politik,” kata Husen.
Menurutnya, praktik semacam ini berbahaya. Pertama, merusak kinerja OPD yang seharusnya bekerja tanpa intervensi. Kedua, membuka jalan bagi nepotisme yang bisa menghambat pembangunan. “Masyarakat tentu menaruh harapan besar pada Robinsar – Fajar. Julukan Cilegon Juara harus dibuktikan, bukan malah tercoreng,” tegasnya.
Husen meminta Robinsar – Fajar turun langsung ke lapangan, mengecek kebenaran isu, dan memberi instruksi tegas agar tak ada lagi yang menjual nama wali kota dan wakil walikota. “Kalau memang ada, harus dihentikan. Bahkan kalau perlu diekspos, supaya masyarakat tahu Robinsar – Fajar tidak melindungi praktik semacam ini,” ujarnya.
Peringatan juga ditujukan kepada OPD. Husen menyarankan agar para pejabat berani menolak intervensi. “Kalau ada yang mengaku-ngaku dekat dengan wali kota dan wakil walikota, foto saja, rekam saja, lalu laporkan. Jangan mau diintervensi. Tender harus resmi, bukan jatah-jatahan,” katanya.
Ia mengingatkan, bila Robinsar – Fajar ingin menjaga wibawa dan kepercayaan publik, langkah tegas tak bisa ditunda. “Kalau dibiarkan, rumor akan meluas, suara-suara miring soal dugaan penyimpangan akan makin kencang. Ini bisa menjadi batu sandungan serius bagi jalannya pemerintahan,” pungkas Husen.
(Has/Red*)
