CILEGON, WILIP.ID – Pemerintah Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan infrastruktur dasar, khususnya jalan utama menuju Kantor Kelurahan, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) Tahun Anggaran 2026 yang digelar Jumat (30/1/2026) di Aula Kelurahan Ketileng.
Forum perencanaan tahunan ini menjadi momentum strategis bagi warga dan pemerintah kelurahan untuk menyatukan aspirasi pembangunan, terutama terkait akses pelayanan publik dan penanganan persoalan lingkungan, seperti banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah.
Musrenbangkel dihadiri oleh Lurah Ketileng Hilman Setiaji, Camat Cilegon Maman Herman, perwakilan Tim Kotaku Dicky, unsur LPM, para Ketua RW dan RT, serta tokoh masyarakat Kelurahan Ketileng.
Lurah Ketileng Hilman Setiaji menegaskan bahwa Musrenbangkel merupakan puncak dari rangkaian perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat paling bawah, yakni RT dan RW.
“Musrenbangkel ini adalah tahapan paripurna dari seluruh usulan masyarakat yang telah dihimpun sejak tingkat RT dan RW. Tugas kita bersama adalah memastikan apa yang menjadi kebutuhan warga benar-benar terakomodasi dan terus kita kawal hingga ke tingkat kota,” kata Hilman.
Ia menyebutkan, salah satu prioritas utama pembangunan Kelurahan Ketileng pada 2026 adalah peningkatan jalan akses utama menuju Kantor Kelurahan Ketileng. Menurutnya, kondisi jalan yang saat ini masih terbatas dinilai belum layak sebagai jalur utama pelayanan pemerintahan dan aktivitas warga.
“Rencana pembangunan ini akan diawali dengan pembebasan lahan sepanjang kurang lebih 789 meter dengan lebar 10 meter. Ada sekitar 12 rumah warga yang terdampak dan saat ini sudah masuk tahap pendataan serta penghitungan,” ujar Hilman.
Selain persoalan akses jalan, pemerintah kelurahan juga memberi perhatian serius pada masalah drainase dan banjir. Hilman mengungkapkan, cuaca ekstrem yang kerap terjadi belakangan ini semakin memperparah genangan air di sejumlah titik, terutama di kawasan yang berbatasan dengan wilayah perumnas.
“Kami bersama pihak kecamatan terus menginventarisasi titik-titik rawan banjir untuk kemudian diusulkan penanganannya secara bertahap,” katanya.
Untuk memastikan rencana tersebut bisa terealisasi, Hilman berharap adanya dukungan penuh dari para anggota DPRD Kota Cilegon, khususnya dalam pengawalan anggaran dan kebijakan.
“Kami berharap para dewan dapat ikut mendorong dan mengawal usulan pembangunan struktur jalan dan drainase ini, karena ini menyangkut akses pelayanan pemerintahan serta kebutuhan dasar masyarakat Ketileng,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Cilegon Maman Herman menekankan pentingnya menentukan skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, pembangunan harus diarahkan pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Kita harus fokus pada kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Jalan dan drainase adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat Ketileng, terutama di wilayah yang sering terdampak banjir ketika hujan lebat,” kata Maman.
Ia memastikan, seluruh hasil Musrenbangkel akan dikawal di tingkat kecamatan dan disampaikan kepada perangkat daerah terkait agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan Kota Cilegon.
“Usulan prioritas ini akan kami dorong dan kawal hingga ke dinas-dinas teknis sesuai kewenangannya, tentu dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Musrenbangkel Kelurahan Ketileng 2026 pun ditutup dengan optimisme bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan melahirkan pembangunan yang lebih terarah, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.
(Pis/Red*)
