CILEGON, WILIP.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mulai menyiapkan strategi responsif dan terukur untuk menghadapi potensi bencana, khususnya banjir, yang kerap melanda wilayah tersebut. Langkah ini menjadi bagian penting dari arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon tahun 2027.
Dalam perencanaannya, Pemkot Cilegon akan memprioritaskan penanganan banjir secara menyeluruh, mulai dari tahap pencegahan, mitigasi risiko, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penanganan teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Plt Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi, menyampaikan bahwa perhatian terhadap persoalan banjir menjadi salah satu fokus utama Wali Kota Cilegon, Robinsar. Menurutnya, Wali Kota mendorong agar kebijakan penanganan banjir tidak lagi bersifat reaktif, melainkan dirancang secara sistematis dan berkelanjutan.
“Pak Wali memberikan perhatian serius terhadap penanganan banjir, mulai dari pencegahan, mitigasi, sampai penanganan pascabencana,” ujar Jubaedi, Senin 12 Januari 2026.
Jubaedi menambahkan, banjir merupakan persoalan yang hampir selalu muncul setiap tahun di Kota Cilegon. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk menyusun langkah strategis yang lebih terencana, responsif, dan berbasis pada peta kerawanan bencana.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penguatan penanganan bencana hingga ke tingkat kewilayahan. Pemkot Cilegon mendorong kecamatan agar memiliki peran yang lebih besar, termasuk melalui penyediaan buffer stock logistik, kesiapan dapur umum, serta anggaran siaga bencana. Dengan begitu, respons awal saat bencana terjadi tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah kota.
“Kami mendorong pendelegasian kewenangan ke kecamatan. Jadi bukan hanya Dinas Sosial yang siap, tetapi kecamatan juga memiliki kesiapan anggaran dan logistik sesuai dengan peta rawan bencana di wilayahnya,” jelasnya.
Selain itu, program pemulihan rumah warga terdampak banjir juga akan diintegrasikan dengan program rumah layak huni. Pemkot Cilegon juga menaruh perhatian pada penguatan sektor sumber daya air, termasuk pengelolaan sungai sebagai salah satu faktor kunci dalam pengendalian banjir.
Seluruh kebijakan tersebut akan diformalkan dalam dokumen RKPD 2027 dan menjadi pedoman pembangunan Kota Cilegon ke depan. Fokus utama diarahkan pada wilayah-wilayah yang masuk dalam peta rawan banjir, dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah kota, pemerintah kecamatan, dan partisipasi aktif masyarakat.
“Melalui strategi ini, kami berharap penanganan bencana di Kota Cilegon dapat dilakukan dengan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran. Tujuannya adalah mewujudkan kota yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga,” pungkas Jubaedi.
(Pis/Red*)
