CILEGON, WILIP.ID – Proses pencairan dana Program Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kota Cilegon kembali menuai sorotan. Sejumlah pengurus Pokmas mengaku resah lantaran pencairan bantuan dinilai tidak dilakukan secara serentak dan diduga lebih memprioritaskan wilayah tertentu.
Seorang pengurus Pokmas yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, mekanisme pencairan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, apabila seluruh persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap, pencairan biasanya dilakukan bersamaan kepada seluruh Pokmas.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya, setelah pengajuan dan administrasi selesai, pencairan dilakukan serentak. Tapi tahun ini berbeda. Selain terlambat, pencairannya terkesan tidak merata,” ujarnya kepada WILIP.ID, Selasa (14/7/2026).
Ia menuturkan, keterlambatan pencairan semakin memperbesar keresahan masyarakat yang telah lama menunggu realisasi pembangunan lingkungan melalui program Pokmas.
Lebih jauh, ia mengaku mendengar adanya pencairan yang lebih dulu dilakukan di sejumlah wilayah, seperti Kelurahan Jombang dan beberapa kelurahan di Kecamatan Citangkil. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pengurus Pokmas lain yang hingga kini belum menerima kejelasan.
“Kami melihat seolah-olah ada wilayah yang didahulukan. Padahal secara administrasi, RAB dan persyaratan lainnya sudah sama-sama selesai. Kalau memang sudah siap semua, seharusnya pencairan dilakukan secara bersamaan agar tidak menimbulkan persepsi pilih kasih,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme dan tahapan pencairan agar tidak berkembang berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Yang dibutuhkan bukan hanya pencairan, tetapi juga kepastian. Pemda melalui OPD terkait sebaiknya menjelaskan apa kendalanya, bagaimana tahapannya, dan kapan seluruh Pokmas akan menerima pencairan. Jangan sampai masyarakat terus bertanya-tanya,” ujarnya.
Ia menegaskan, program Pokmas merupakan hasil dari proses perencanaan yang panjang. Usulan pembangunan telah dibahas mulai dari tingkat RT/RW, musyawarah kelurahan, hingga Musrenbang sebelum akhirnya masuk dalam program pemerintah daerah.
“Ini bukan usulan yang muncul tiba-tiba. Prosesnya panjang dan melibatkan masyarakat. Warga sudah mengetahui rencana pembangunan, bahkan sudah dilakukan pengukuran di lapangan. Karena itu mereka berharap realisasinya segera dilakukan,” katanya.
Di sisi lain, pengurus Pokmas mengaku memahami kondisi keuangan daerah yang mengalami penyesuaian anggaran. Bahkan, besaran anggaran Pokmas disebut telah mengalami pengurangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, mereka berharap program yang telah disepakati tetap menjadi prioritas karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami memahami adanya efisiensi anggaran. Tetapi program Pokmas ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lingkungan. Jangan sampai karena keterlambatan pencairan, pembangunan yang sudah lama direncanakan justru kembali tertunda,” ucapnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Cilegon segera memberikan kepastian terkait jadwal pencairan dana Pokmas sehingga keresahan masyarakat tidak semakin meluas dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lingkungan dapat segera berjalan.
(Has/Red*)
