CILEGON, WILIP.ID — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-6 Karang Taruna Kota Cilegon, udara sosial media mendadak riuh. Kabar berembus: panitia dan pengurus Karang Taruna disebut-sebut dipanggil oleh Wali Kota.
Namun kabar itu segera dipatahkan oleh Ari Muhammad—pengurus Karang Taruna Provinsi Banten yang kini menjadi Ketua Steering Committee (SC) Musda.
“Saya ingin meluruskan, tidak benar kalau kami dipanggil oleh Wali Kota,” ujar Ari dengan nada tenang namun tegas, Kamis 6 November 2025.
Menurutnya, pertemuan itu bukan panggilan, melainkan agenda resmi untuk melaporkan kesiapan Musda ke-6 kepada pembina umum organisasi, yang secara struktural memang dijabat oleh Wali Kota Cilegon.
“Kami datang karena itu kewajiban organisasi. Kami melapor, bukan dipanggil,” katanya menegaskan.
Pertemuan Formal, Isu Politik Menggelinding
Dalam pandangan Ari, rumor yang seolah menempatkan Wali Kota sebagai pihak yang “memanggil” panitia bisa menimbulkan tafsir liar. Ia menilai, kabar semacam itu berpotensi menodai semangat kolektif dan menebar aroma politik di tengah persiapan forum regenerasi Karang Taruna.
“Kami hanya ingin menjaga agar Musda ini tetap di rel yang benar. Ini bukan ajang kepentingan politik siapa pun,” kata Ari.
Musda ke-6 Karang Taruna Cilegon, lanjutnya, adalah momentum penting bagi regenerasi kepemimpinan di organisasi sosial terbesar tingkat kota tersebut.
Bagi Ari, Musda bukan hanya soal memilih ketua baru, tapi menegaskan kembali arah gerak Karang Taruna—organisasi yang dibangun di atas semangat sosial, kebersamaan, dan pemberdayaan pemuda.
“Kita ingin Karang Taruna tetap berdiri di atas kepentingan sosial, bukan pragmatisme politik,” ujarnya.
Netralitas Panitia, Marwah Organisasi
Di tengah derasnya arus dinamika menjelang Musda, Ari Muhammad memilih berdiri di tengah. Sebagai Ketua SC, ia menegaskan bahwa seluruh panitia, baik Steering Committee maupun Organizing Committee (OC), akan bersikap netral.
“Saya, bersama tim karteker dan panitia OC, berkomitmen untuk bersikap netral. Kami ingin memastikan yang terpilih nanti benar-benar sosok yang bisa bersinergi dengan semua pihak,” ujarnya.
Nada suaranya datar, tapi mengandung pesan kuat: Musda bukan sekadar ajang perebutan kursi, melainkan momentum mengembalikan marwah Karang Taruna.
“Kami ingin pemimpin yang mampu menjembatani aspirasi teman-teman di tingkat kecamatan sekaligus menjaga hubungan harmonis dengan pembina umum, yaitu Wali Kota Cilegon,” tuturnya.
Karang Taruna Bukan Alat Politik
Ari juga mengingatkan kembali posisi Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan “plat merah”—memiliki mandat sosial dan moral untuk berjalan searah dengan pemerintah daerah.
“Kebijakan organisasi harus sejalan dengan pemerintah, bukan tunduk, tapi bersinergi. Karang Taruna bukan alat politik, melainkan mitra sosial pemerintah dalam memperkuat solidaritas dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Bagi Ari, menjaga netralitas bukan perkara formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap masa depan organisasi.
“Ini soal marwah. Soal bagaimana kita menjaga Karang Taruna tetap tegak di atas semangat sosial dan kebersamaan,” katanya menutup pembicaraan.
Musda ke-6 Karang Taruna Kota Cilegon dijadwalkan digelar dalam waktu dekat. Di balik meja rapat dan surat undangan, tersimpan harapan besar: agar forum ini melahirkan pemimpin muda yang bukan hanya pandai berbicara di podium, tapi mampu bekerja nyata di lapangan sosial—tempat Karang Taruna seharusnya berpijak.
(Has/Red*)
