CILEGON, WILIP.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jaringan Rakyat Cilegon (JARGON) menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Koordinasi (Rakor) organisasi di Hotel Sari Kuring Indah (SKI), Kota Cilegon, Minggu (14/12/2025). Kegiatan ini disebut sebagai momentum konsolidasi besar organisasi yang seluruh kepemimpinannya diisi oleh putra daerah asli Cilegon.
Ketua Umum DPP JARGON, Muhibudin, menegaskan bahwa pelaksanaan Raker dan Rakor secara bersamaan merupakan catatan sejarah tersendiri bagi JARGON. Ia menyebut, tidak semua organisasi masyarakat mampu melakukan konsolidasi struktural secara menyeluruh hingga ke tingkat bawah.
“Hari ini kita mengukir sejarah. Satu-satunya ormas yang menyelenggarakan Raker dan Rakor, dan seluruh ketuanya adalah wong Cilegon asli. Kalau JARGON tidak besar, ini mustahil bisa dilakukan,” kata Muhibudin.
Ia menekankan bahwa keberadaan JARGON harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Cilegon. Menurutnya, organisasi tidak boleh hanya menjadi simbol, tetapi harus hadir sebagai bagian dari solusi sosial.
“JARGON harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Cilegon. Tujuan kegiatan ini adalah menyatukan seluruh pengurus agar bergerak sesuai AD/ART dan memperkuat arus bawah,” tegasnya.
Dalam arahannya, Muhibudin juga menegaskan larangan keras praktik upeti dari pengurus daerah ke DPP. Ia menilai budaya tersebut justru merusak marwah organisasi.
“Saya haramkan JARGON memberikan upeti ke DPP. Kita bukan ormas transaksional. Kita berdiri untuk kontribusi, bukan kepentingan pribadi,” ujarnya.
Muhibudin menambahkan, JARGON siap berkontribusi mendukung pembangunan Kota Cilegon di bawah kepemimpinan Wali Kota Robinsar Fajar. Ia menyebut, kritik dan masukan akan tetap diberikan secara konstruktif.
Tak hanya itu, DPP JARGON juga berkomitmen menghidupkan kembali DPC yang dinilai mati suri agar roda organisasi terus bergerak dan berkembang. DPP, kata dia, juga siap memberikan pendampingan dan advokasi hukum bagi anggota yang menghadapi persoalan hukum.
“Jangan takut berbuat baik dan benar. Kalau ada anggota yang dihadapkan pada perkara hukum, DPP siap membantu dan mendampingi,” katanya.
Dalam aspek kemandirian ekonomi, Muhibudin mengungkapkan bahwa JARGON telah memiliki koperasi berbadan hukum yang ke depan akan dimanfaatkan untuk usaha produktif, termasuk di sektor industri dan agribisnis.
Ia juga mengingatkan seluruh pengurus agar tidak membawa proposal ke industri-industri dan menjadikan organisasi sebagai alat meminta-minta.
“Jangan jadi ormas pengemis. Untuk kegiatan ini saja, tidak satu pun proposal disebar ke industri. Kita harus bermartabat,” tegasnya.
Melalui Raker dan Rakor ini, JARGON diharapkan mampu merumuskan strategi baru yang lebih efisien dan efektif, memperkuat soliditas internal, serta memastikan kehadiran organisasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Cilegon.
“Penguatan organisasi adalah kunci. Kita harus solid, terarah, dan konsisten berkontribusi untuk Cilegon,” pungkas Muhibudin.
(Elisa/Red*)
