CILEGON, WILIP.ID – Wali Kota Cilegon, Robinsar, melempar pesan tegas dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027: jangan sampai aspirasi rakyat hanya berhenti sebagai daftar panjang usulan tanpa ujung realisasi.
Dalam forum yang digelar di Aula Diskominfo Kota Cilegon, Rabu (15/4/2026), Robinsar menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan titik krusial untuk menyelaraskan suara masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Musrenbang ini menjadi wadah untuk menampung berbagai aspirasi dari perangkat daerah mulai dari kelurahan hingga DPRD yang kemudian harus mampu melahirkan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Namun, di balik semangat menyerap aspirasi, Robinsar mengingatkan satu hal yang kerap menjadi batu sandungan klasik: keterbatasan anggaran.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak boleh terjebak pada euforia banyaknya program. Tanpa dukungan fiskal yang kuat, program hanya akan menjadi dokumen indah di atas kertas.
“Sebagus apa pun rencana pembangunan kita, kalau tidak didukung dengan anggaran yang memadai maka program yang direncanakan tidak dapat terealisasi secara optimal,” tegasnya.
Di sinilah letak persoalan sekaligus tantangan. Pemerintah Kota Cilegon dituntut lebih agresif dan kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Robinsar bahkan menyebut PAD sebagai “bahan bakar utama” pembangunan.
Ia mendorong seluruh jajaran pemerintah, mulai dari camat hingga lurah, untuk tidak pasif dan mulai menggali potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Optimalisasi BUMD seperti PDAM, BPRS, hingga PCM disebut sebagai salah satu pintu masuk. Di sisi lain, perluasan basis pajak melalui pendataan wajib pajak baru juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda.
“Intinya kita harus lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru, karena itu menjadi bahan bakar pembangunan,” katanya.
Lebih jauh, Robinsar juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas. Ia mengajak seluruh elemen, termasuk sektor industri yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Cilegon, untuk terlibat aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Sementara itu, dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Sokhidin mengingatkan agar Musrenbang tidak terjebak dalam formalitas belaka. Ia menegaskan forum ini harus menjadi ruang strategis yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Musrenbang ini tidak boleh dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan semata. Forum ini adalah ruang strategis untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Sokhidin juga membeberkan skala aspirasi yang masuk dari DPRD. Tercatat, ada 433 usulan pokok-pokok pikiran (pokir) yang telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), tersebar di tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, mulai dari sektor infrastruktur hingga pendidikan.
Besarnya jumlah usulan ini, di satu sisi menunjukkan tingginya ekspektasi publik. Namun di sisi lain, menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk mampu memilah prioritas secara rasional dan proporsional.
“Kami berharap pokok-pokok pikiran DPRD ini dapat disinergikan secara proporsional dan menjadi prioritas, dengan tetap menyesuaikan kapasitas riil APBD,” kata Sokhidin.
Pada akhirnya, Musrenbang RKPD 2027 Cilegon menghadirkan satu realitas yang tidak bisa dihindari: pembangunan bukan hanya soal menyerap aspirasi, tetapi juga soal keberanian menentukan prioritas.
Di tengah tumpukan usulan dan keterbatasan anggaran, sinergi antara eksekutif, legislatif, dan sektor industri menjadi kunci. Tanpa itu, Musrenbang hanya akan menjadi panggung tahunan—ramai di awal, sunyi dalam realisasi.
(Has/Red*)
