CILEGON, WILIP.ID – Gelombang kritik terhadap mahasiswa kembali mencuat. Narasi yang menyebut sikap kritis sebagai bentuk ketidaksopanan hingga dianggap mencoreng marwah akademik dinilai sebagai cara pandang yang keliru—bahkan berbahaya bagi iklim demokrasi.
Direktur Fattah Cendekia Institute, Sayuti Zakaria, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa sejatinya merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual, bukan tindakan yang layak disanksi secara sosial.
“Mahasiswa sejak dulu adalah kekuatan moral, agen perubahan, sekaligus kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan. Mereka bukan sekadar pelengkap seremoni atau penonton pembangunan,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Menurut Sayuti yang juga merupakan akademisi Al Khairiyah, suara lantang mahasiswa bukan lahir dari keinginan menciptakan kegaduhan, melainkan sebagai respons atas persoalan yang dinilai tidak bisa dibiarkan. Dalam konteks ini, kritik menjadi bentuk kepedulian, bukan pembangkangan.
Namun belakangan, kritik mahasiswa kerap dibenturkan dengan isu etika. Bahkan, ada anggapan bahwa penyampaian aspirasi yang keras mencerminkan sikap tidak santun. Sayuti menilai penilaian semacam itu terlalu menyederhanakan persoalan.
Ia menyoroti bahwa pemerintah, termasuk di tingkat daerah seperti Pemkot Cilegon, memang telah membuka ruang dialog melalui forum diskusi publik. Namun, menurutnya, demokrasi tidak bisa dibatasi hanya pada ruang-ruang yang dianggap “nyaman” bagi penguasa.
“Membuka ruang dialog bukan berarti kritik harus tunduk pada selera kekuasaan. Demokrasi berjalan dengan jaminan kebebasan berpendapat, bukan dengan syarat ‘asal sopan menurut penguasa’,” tegasnya.
Lebih jauh, Sayuti mengingatkan pentingnya membedakan antara kritik dan penghinaan. Ia menilai, tidak semua suara keras layak dilabeli sebagai tindakan tidak beretika.
“Sering kali yang disebut tidak sopan justru karena kritik itu menyentuh titik paling sensitif: kekuasaan. Pemimpin yang sehat seharusnya fokus pada substansi, bukan sibuk menilai nada,” katanya.
Di sisi lain, ia juga menyinggung ironi ketika mahasiswa diminta belajar etika dalam menyampaikan pendapat, sementara sebagian pejabat dinilai abai terhadap etika mendasar: mendengar rakyat.
“Jangan ajari mahasiswa untuk diam. Justru pemimpin yang harus belajar tidak anti kritik. Sejarah bangsa ini berubah bukan karena tepuk tangan, tetapi keberanian orang-orang muda bersuara,” ujarnya.
Sayuti menegaskan, kampus bukan tempat mencetak generasi penurut, melainkan ruang lahirnya keberanian berpikir. Jika kritik mahasiswa mulai dianggap ancaman, ia menilai ada persoalan yang lebih mendasar dalam cara kekuasaan merespons suara publik.
“Pemimpin harus siap dikritik. Jika kritik dianggap masalah, maka yang perlu diperbaiki bukan mahasiswanya, tetapi cara memimpin itu sendiri,” pungkasnya.
(Has/Red*)
