CILEGON, WILIP – Sikap tertutup yang dilakukan manajemen PT Krakatau Posco (KP) membuat sejumlah pengusaha lokal Ciwandan meradang. Pihak manajemen perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel dengan Posco Korea Selatan itu diduga sengaja membuat batasan dengan pengusaha lokal sekitar pabrik.
Sekertaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Cilegon Huluful Fahmi mengatakan, para pengusaha lokal yang ada di sekitar lingkungan pabrik KP mengeluhkan soal komunikasi yang sulit dengan pihak manajemen KP, apalagi dengan Direktur SDM dan GA Dicky Mardiana.
“Untuk membangun komunikasi melalui saluran telfon, bersurat, sampai pesan WhatsApp saja tidak dibalas. Kami membangun komunikasi yang persuasif kepada para tim management KP, agar bisa berkomunikasi dengan direksi, namun tidak pernah digubris,” kata Fahmi saat melakukan rapat koordinasi bersama para pengusaha lokal, Kamis 28 Desember 2023.
Dijelaskan Fahmi, ada persoalan kebijakan yang penting demi keberlangsungan antara pengusaha lokal dengan manajemen KP. Banyak persoalan usaha yang ada di KP yang juga harus melibatkan pengusaha lokal.
“Namun, Pak Dicky selalu enggan diajak komunikasi. Harusnya pak Dicky sebagai perwakilan KS, juga orang Indonesia, harus bisa menunjukan keberpihakannya kepada pengusaha lokal. Pak Dicky ini komunikasinya buruk sekali, sebaiknya segera diganti saja oleh perwakilan KS lainnya,” kata Fahmi.
Banyak kebijakan yang harusnya berfihak kepada masyarakat lokal, kini malah manajemen KP menutup semua jalur komunikasi. Jelas ini merugikan iklim dunia usaha di Cilegon. Padahal ada peran Industri bisa turut membantu percepatan pembangunan di daerah.
“Ada banyak pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan oleh para pengusaha lokal, tetapi itu semua dikerjakan oleh group perusahaan Korea dan anak perusahaannya saja. Bahan proses pengadaannya pun tidak melalui tender,” kata Fahmi.
Sementara itu, para pengusaha lokal untuk mendapatkan pekerjaan harus melalui tender. Fahmi merasa keberatan karena ditender sesama para pengusaha lokal yang nilainya kecil, seperti pengadaan jasa dan penjualan limbah.
“Sebenarnya di era keterbukaan dan transparasi, sesuai amanat pak Pak Jokowi, bahwa kita harus berkolaborasi, bersama-sama melakukan pembangunan secara bersama,” kata Fahmi.
Sikap arogansi managamen perusahaan KP sudah dirasakan cukup lama. Dominasi pihak asing begitu kuat, sehingga membuat managemen tidak melihat aspek kepentingan terhadap persoalan lingkungan dan keberpihakan kepada masyarakat lokal.
“Belum lagi soal kebijakan managerial, dahulu KS memiliki porsi saham hanya 30%, jadi wajar karena tidak perioritas maka kebijakannya pun menjadi lemah. Namun sekarang KS, sudah memiliki porsi saham yang sama, sehingga seharusnya kebijakan dasarnya bisa berubah, minimal ada keseimbangan,” kata Fahmi.
Fahmi mencotohkan, dengan porsi saham yang 50%, sudah waktunya susunan direksinya berubah. Presiden direkturnya yang dari awal orang Korea, setelah 13 tahun diresmikan, maka sudah seharusnya dengan porsi saham yang bertambah, maka presiden direkturnya bisa berubah menjadi orang Indonesia.
“Begitupun lingkaran bisnis usaha di dalamnya yang didominasi oleh perusahaan Korea (Krakatau Posco Family), juga segera diganti oleh perusahaan lokal,” kata Fahmi.
