CILEGON, WILIP.ID – Penunjukan Mufli Budi Ananda sebagai Komisaris PT Krakatau POSCO memunculkan beragam respons di Kota Cilegon. Di luar perdebatan mengenai sosok yang ditunjuk, momentum ini dinilai dapat membuka diskusi yang lebih substantif mengenai keterlibatan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam struktur kepemimpinan perusahaan-perusahaan industri.
Pengamat Kebijakan Publik M. Ibrohim Aswadi menilai perhatian publik semestinya tidak berhenti pada satu nama. Menurut dia, yang lebih penting adalah mendorong lahirnya komitmen agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Cilegon memberi ruang lebih luas kepada SDM daerah yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan strategis.
“Sudah saatnya seluruh perusahaan melihat SDM Cilegon sebagai aset strategis yang layak dipercaya menduduki jabatan strategis berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak,” kata Ibrohim, Senin, 29 Juni 2026.
Pernyataan itu berangkat dari kenyataan bahwa Cilegon tidak hanya dikenal sebagai kota industri, tetapi juga memiliki modal sumber daya manusia yang terus berkembang. Selama beberapa dekade, kota ini melahirkan lulusan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu, mulai jenjang sarjana hingga doktor, bahkan profesor. Di luar dunia akademik, banyak profesional asal Cilegon yang berkiprah di sektor industri, teknik, hukum, keuangan, manajemen, pemerintahan, maupun pendidikan tinggi.
Menurut Ibrohim, kapasitas tersebut menunjukkan bahwa daerah ini memiliki stok kepemimpinan yang layak dipertimbangkan dalam proses pengisian jabatan komisaris, direksi, maupun posisi strategis lainnya. Persoalannya bukan semata-mata soal asal daerah, melainkan bagaimana perusahaan menerapkan sistem rekrutmen yang berbasis merit, dengan ukuran kompetensi, integritas, pengalaman, dan rekam jejak profesional.
Ia berpendapat bahwa keterlibatan SDM lokal dalam jajaran pengambil keputusan dapat memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, perusahaan memperoleh figur yang memahami karakter sosial, budaya, dan dinamika kawasan industri. Di sisi lain, masyarakat melihat adanya ruang partisipasi yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi daerah.
Bagi Ibrohim, perusahaan yang memberikan kesempatan kepada SDM lokal yang memenuhi kualifikasi tidak sedang menurunkan standar profesionalisme. Sebaliknya, langkah itu dapat memperkuat legitimasi sosial perusahaan sekaligus membangun hubungan yang lebih harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Karena itu, momentum penunjukan Komisaris Krakatau POSCO dinilai dapat menjadi titik awal untuk membangun kesadaran bersama bahwa perusahaan-perusahaan di Kota Cilegon, baik BUMN, swasta nasional, maupun perusahaan penanaman modal asing, perlu semakin terbuka terhadap potensi SDM daerah. Dengan demikian, pertumbuhan industri tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau kapasitas produksi, tetapi juga dari sejauh mana industri mampu melahirkan kepemimpinan profesional yang berasal dari daerah tempat perusahaan itu bertumbuh.
(Has/Red*)
