CILEGON, WILIP.ID — Suasana Gedung DPRD Kota Cilegon berubah sejenak dari hiruk-pikuk politik dan urusan pemerintahan menjadi ruang perenungan. Seusai rapat paripurna dan mendengarkan pidato Presiden RI Prabowo Subianto, para anggota DPRD bersama sejumlah jamaah di lingkungan gedung dewan menunaikan Salat Jumat, Jumat (14/8/2026).
Yang menarik, khutbah Jumat kali ini tidak sekadar berbicara tentang ritual ibadah. H. Hikmatullah, yang bertindak sebagai khatib, mengajak jamaah melihat kembali hakikat manusia, amanah kekuasaan, serta konsekuensi dari setiap keputusan yang dibuat.
Hikmatullah yang diketahui berasal dari Partai Gelora itu mengingatkan bahwa kehidupan manusia pada akhirnya akan kembali kepada Allah SWT. Karena itu, setiap amanah yang diterima—termasuk amanah dalam jabatan dan pembangunan—tidak berhenti pada pertanggungjawaban administratif di dunia.
Ada pertanggungjawaban yang lebih tinggi: di hadapan Tuhan.
Dalam khutbahnya, Hikmatullah menekankan bahwa manusia diciptakan bukan semata-mata untuk mengejar kepentingan duniawi, melainkan untuk beribadah dan menjalankan amanah yang diberikan Allah SWT.
Pesan tersebut menjadi relevan ketika disampaikan di lingkungan gedung DPRD, tempat keputusan-keputusan politik dan kebijakan publik dirumuskan.
Ia mengingatkan agar setiap pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi fisik dan angka-angka anggaran. Pembangunan, kata dia, semestinya juga memiliki dimensi moral dan ketuhanan.
“Tugas kita adalah dalam setiap pembangunan memberikan dimensi ketuhanan,” demikian inti pesan yang disampaikan dalam khutbah tersebut.
Pesan itu seolah menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan jalan yang mulus, gedung yang berdiri megah, atau angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Di balik setiap kebijakan terdapat amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan.
Hikmatullah juga mengingatkan jamaah mengenai berbagai nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Nikmat tersebut, menurut dia, tidak boleh berhenti pada kepentingan pribadi, tetapi harus dikembalikan dalam bentuk kemanfaatan bagi sesama.
Sebab, setiap yang dilakukan manusia pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban.
Jabatan boleh berakhir. Kekuasaan bisa berganti. Tetapi pertanggungjawaban tidak ikut pensiun.
Pesan itu menjadi semakin tajam ketika dikaitkan dengan kehidupan politik dan pemerintahan. Seorang pejabat mungkin dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya melalui mekanisme politik, hukum, maupun administrasi. Namun di atas semua itu terdapat pertanggungjawaban moral dan spiritual.
Dalam khutbahnya, Hikmatullah mengajak jamaah melakukan introspeksi dan kembali mengingat tujuan hidup. Jangan sampai manusia terlena oleh kekuasaan, jabatan, harta maupun berbagai fasilitas duniawi hingga melupakan bahwa semuanya hanyalah titipan.
“Boleh saja di dunia ini kita mengandalkan segala sesuatu. Tetapi ketika berhadapan dengan Allah, semua itu tidak lagi berguna,” pesan yang disampaikan dalam khutbah tersebut.
Khutbah Jumat itu pun ditutup dengan ajakan untuk melakukan perenungan bersama dan memperbaiki hati.
Di tengah ruang politik yang kerap dipenuhi perdebatan mengenai anggaran, jabatan, pembangunan dan kepentingan publik, khutbah tersebut menghadirkan pesan sederhana tetapi mendasar: kekuasaan adalah amanah, pembangunan adalah tanggung jawab, dan setiap keputusan memiliki konsekuensi.
Barangkali itulah pesan yang paling penting dari Salat Jumat di Gedung DPRD Cilegon hari ini.
Sebab, setelah rapat selesai, mikrofon politik dimatikan dan palu sidang disimpan, masih ada satu ruang pertanggungjawaban yang tidak mengenal sidang paripurna—pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah SWT.
(Has/Red*)
