Mang Wayut
Pemilihan Sekretaris Daerah definitif Kota Cilegon bukan sekadar proses memilih satu nama dari lima kandidat. Di balik penilaian kompetensi, wawancara, manajemen talenta dan penyaringan tiga besar, ada pertanyaan yang jauh lebih besar: pemerintahan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan Cilegon untuk beberapa tahun ke depan?
Pertanyaan itu penting karena Sekda bukan sekadar pejabat yang duduk di balik meja dan menandatangani dokumen. Ia berada di tengah lalu lintas pemerintahan: mempertemukan kepala daerah dengan birokrasi, menghubungkan perencanaan dengan anggaran, dan memastikan keputusan politik tidak berhenti sebagai pidato, tetapi berubah menjadi pekerjaan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Rekam Jejak Lima Kandidat, Dilihat dari Jejak yang Ditingalkannya
Di antara lima nama tersebut, Ahmad Aziz memiliki keuntungan yang paling mudah terlihat. Ia telah menjalankan fungsi sebagai Pj Sekda dan disebut berada pada kotak talenta 9, sementara kandidat lainnya berada pada kotak 8. Ia sudah mengenal ritme Setda, memahami persoalan internal dan mengetahui pekerjaan yang sedang berjalan. Jika yang dibutuhkan pemerintah adalah kesinambungan, maka pengalaman ini tentu memiliki nilai tinggi.
Tetapi setiap keuntungan selalu membawa konsekuensi. Karena sudah berada di kursi tersebut, kinerjanya juga lebih mudah dilihat dan dibandingkan. Masyarakat dapat bertanya sederhana: apa yang berubah selama ia berada di sana? Penyalagunaan wewenang apa yang pernah ia lakukan? Dari sinilah pengalaman tidak lagi sekadar menjadi modal, tetapi berubah menjadi rekam jejak yang harus dipertanggungjawabkan.
Berbeda dengan Aziz, Achmad Jubaedi memiliki modal berupa pengalaman lintas sektor. Perjalanan di sejumlah OPD membuatnya relatif memahami bagaimana birokrasi bekerja dari berbagai sisi. Kelebihan semacam ini penting karena pemerintah daerah bukan kumpulan dinas yang berjalan sendiri-sendiri. Persoalan kemiskinan, investasi, pendidikan, pekerjaan dan infrastruktur selalu bertemu pada satu titik: kemampuan pemerintah menghubungkan semuanya.
Jika Jubaedi menawarkan kemampuan mengintegrasikan mesin pemerintahan, Tb. Heri Mardiana membawa perspektif yang berbeda. Pengalamannya di Sekretariat DPRD dan kemudian di Inspektorat membuatnya dekat dengan persoalan pengawasan dan akuntabilitas. Ini menjadi semakin relevan ketika masyarakat semakin kritis terhadap APBD: bukan hanya berapa uang yang dibelanjakan, tetapi apa yang masyarakat dapatkan setelah uang itu dibelanjakan.
Pertanyaan tentang hasil kemudian membawa kita kepada Dana Sujaksani. Pengalaman koordinasi di lingkungan Setda membuatnya menarik untuk dibaca dari sisi kemampuan menjalankan kebijakan. Sebab banyak program pemerintah gagal bukan karena idenya buruk, melainkan karena koordinasinya terputus di tengah jalan. Kebijakan bagus bisa kehilangan makna ketika satu OPD berjalan ke utara dan OPD lainnya ke selatan.
Sementara Hayati Nufus membawa pengalaman dari wilayah pelayanan publik, perizinan dan data kependudukan. Profil ini mengingatkan kita bahwa wajah pemerintah yang paling sering ditemui warga bukanlah wajah pejabat di ruang rapat, melainkan petugas di loket, pelayanan administrasi, izin usaha, dokumen kependudukan dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya.
Ukuran Seorang Sekda, Kembali Kepada Manusianya
Angka APBD yang mencapai triliunan rupiah mungkin terlihat luar biasa di atas kertas, tetapi bagi seorang pedagang kecil, ukuran keberhasilan pemerintah bisa sesederhana apakah izin usahanya selesai tanpa dipingpong. Bagi orang tua, mungkin sesederhana apakah anaknya mendapat pelayanan pendidikan yang layak. Bagi pekerja, apakah ada pekerjaan yang cukup untuk membawa pulang uang belanja. Bagi seorang ibu di rumah, mungkin hanya satu: apakah harga kebutuhan pokok masih sanggup dijangkau.
Karena itu, analisis pemilihan Sekda tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan siapa yang paling kuat secara politik atau administratif. Yang jauh lebih penting adalah siapa yang paling mampu mengubah kewenangan menjadi pekerjaan nyata, anggaran menjadi manfaat, dan keputusan pemerintah menjadi rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.
Kita tidak perlu tergesa-gesa menyebut siapa pemenangnya. Data yang tersedia belum cukup untuk meramalkan keputusan akhir. Analisis yang sehat harus mampu membedakan antara fakta, indikasi dan dugaan. Jika tidak, Intelligence Analyst mudah berubah menjadi rumor yang diberi pakaian ilmiah.
Yang perlu dilakukan justru lebih sederhana sekaligus lebih sulit: lihat rekam jejaknya. Lihat OPD yang pernah dipimpinnya. Lihat anggarannya. Lihat programnya. Lihat hasilnya. Lihat temuan auditnya. Lihat apa yang berubah ketika ia memperoleh kewenangan.
Sebab jabatan pada akhirnya hanyalah sebuah kursi. Yang menentukan nilainya bukan siapa yang duduk di sana, melainkan apa yang ia lakukan setelah duduk di sana.
Dan bagi warga Cilegon, ukuran paling jujur mungkin tidak pernah tertulis dalam laporan resmi. Ia terlihat pada warung yang tetap buka sampai malam, pada buruh yang pulang membawa upah untuk keluarganya, pada anak muda yang akhirnya mendapat pekerjaan, pada pedagang kecil yang berani mengembangkan usahanya, atau pada seorang ibu yang tidak lagi harus menghitung uang receh terlalu lama sebelum membeli kebutuhan dapur.
Seberapa Banyak Orang yang Hidupnya Lebih Baik karena Sang Sekda Pernah Ada Disana?
Pemerintahan yang baik bekerja seperti air di rumah: jarang dibicarakan ketika mengalir, tetapi seluruh kehidupan terasa terganggu ketika ia berhenti.
Begitu pula Sekda. Namanya mungkin hanya satu baris dalam dokumen keputusan. Tetapi cara ia bekerja dapat menentukan apakah roda pemerintahan bergerak lancar atau tersendat. Dan pada akhirnya, apakah kemajuan Cilegon hanya terlihat dari kejauhan, atau benar-benar terasa sampai ke meja makan warganya.
Karena kekuasaan pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling tinggi berdiri. Melainkan seberapa banyak kehidupan orang biasa yang kehidupannya menjadi lebih baik karena sang calon sekda itu pernah berada di sana.
