Mang Wayut
Jalan tidak pernah sekadar jalan. Di baliknya ada uang rakyat, tanah warga, dan janji masa depan yang dipertaruhkan. Jalan Lingkar Utara (JLU) Cilegon bukan hanya proyek jalan beton semata, ia adalah cermin tentang bagaimana kota ini memperlakukan warganya: sebagai penonton yang menunggu, atau sebagai pemilik sah yang berhak bertanya.
Pertanyaan itu sederhana namun sering dihindari: apa yang sedang dibangun, berapa biayanya, apa kendalanya, dan untuk siapa semua ini pada akhirnya bermanfaat? Ketika pertanyaan sesederhana itu dianggap gangguan, di situlah tanda bahaya mulai menyala.
Kritik terhadap kesembronoan JLU semestinya dijawab bukan dengan amarah, melainkan dengan data. Pemerintah yang percaya diri terhadap kebijakannya tidak akan gentar membuka status setiap segmen jalan, progres pekerjaan, dan alasan di balik setiap keterlambatan. Keterbukaan bukan kelemahan; ia justru bukti bahwa kekuasaan sedang dijalankan dengan jujur.
Dalam suasana itulah nama Aflahul Aziz layak dicatat. Ia tidak menolak pembangunan secara membabi buta, sebab penolakan buta hanyalah kemarahan tanpa arah. Yang ia lakukan lebih berat: membaca persoalan JLU sebagai rangkaian kebijakan publik yang rumit; dari mulai perencanaan, pembebasan lahan, hingga dampaknya pada denyut ekonomi warga sehari-hari.
Ketajaman Aziz, anggota DPRD dari F-Gerindra ini terlihat dari satu hal yang jarang disadari orang: pembangunan tidak boleh diukur dari panjang jalan yang bertambah atau anggaran yang habis terserap. Ukuran sejati justru lebih dalam: apakah ruas-ruas itu benar-benar tersambung, apakah ia mengurai kemacetan, membuka akses ekonomi, dan membagi manfaatnya secara adil, bukan hanya kepada segelintir pihak yang berdiri paling dekat dengan proyek.
Di sinilah letak jebakan lama infrastruktur kita: logika “yang penting dibangun.” Padahal proyek publik semestinya menjawab pertanyaan yang lebih jujur: dibangun untuk siapa, dengan biaya berapa, berdasarkan kajian apa, dan kapan manfaatnya benar-benar sampai ke tangan rakyat, bukan sekadar tercatat di atas kertas laporan.
Mengawal JLU karena itu bukan tugas pemerintah atau DPRD semata. Warga Cilegon punya bagian yang sama pentingnya. Partisipasi tidak selalu berwujud demonstrasi di jalan. Ia bisa dimulai dari hal sederhana: membaca dokumen anggaran, hadir di forum konsultasi publik, meminta informasi terbuka, dan menyuarakan kritik yang berpijak pada fakta, bukan sekadar kecurigaan.
JLU adalah proyek jangka panjang. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan wajah tata ruang, mobilitas, dan ekonomi Cilegon bertahun-tahun mendatang. Jangan sampai warga baru sadar ada yang keliru setelah anggaran habis, tanah telanjur berubah, dan ruang untuk memperbaiki keadaan sudah menyempit.
Keberanian Aziz relevan justru karena bukan sekadar bersuara lantang, melainkan berani menyelami substansi, menguji kebijakan dengan data, dan mengingatkan bahwa pembangunan yang tergesa-gesa mengejar simbol sering kali meninggalkan luka yang tersembunyi.
Sebab jalan yang dibangun tanpa perencanaan matang bisa berubah menjadi beban, bukan berkah. Sebaliknya, jalan yang dirancang jujur, dilaksanakan transparan, dan diawasi bersama adalah bukti nyata bahwa pembangunan dan demokrasi bisa berjalan beriringan, bukan saling menegasikan.
Warga Cilegon tidak butuh janji yang terdengar megah. Mereka butuh penjelasan yang jujur, data yang terbuka, dan manfaat yang benar-benar terasa di dapur, di jalan, dan di masa depan anak-anak mereka.
JLU harus dikawal bersama, bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat, setiap jengkal tanah, dan setiap keputusan pemerintah sungguh-sungguh membawa Cilegon ke arah yang lebih baik.
