CILEGON, WILIP.ID — Rencana suntikan dana Rp 4,93 triliun kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk kembali diperingatkan sebagai langkah berisiko tinggi. Akademisi Kota Cilegon, Ahmad Munji, menyebut Krakatau Steel diduga sudah terlalu lama menjadi “ladang bancakan” sehingga suntikan dana baru berpotensi mengulang sejarah kegagalan yang sama.
Munji menegaskan, peringatan ini bukan tanpa dasar. Ia mengamini pernyataan Ketua Umum PB Al Khairiyah, Ali Mujahidin alias H. Mumu, yang sebelumnya menyebut rencana kucuran dana tersebut berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara.
“KRAS ini bukan baru bermasalah kemarin sore. Diduga terlalu banyak yang digarong, dirampok, dan dikelola dengan budaya korupsi yang diduga sudah mengakar. Jadi kalau hari ini minta Rp 4,93 triliun, publik wajib curiga,” kata Munji, tegas dalam siaran pers yang diterima wilip.id, Jum’at, 26 Desember 2025.
Ia menilai, sebelum Danantara membuka keran dana, deretan persoalan lama Krakatau Steel harus dibongkar satu per satu. Salah satu yang paling krusial, kata dia, adalah dugaan penjualan obral PT Krakatau Daya Listrik (KDL) dan PT Krakatau Tirta Industri (KTI).
Menurut Munji, kedua entitas itu semula berstatus anak perusahaan, lalu diduga sengaja “diturunkan kelas” menjadi cucu perusahaan sebelum dilepas ke swasta dengan nilai sekitar Rp 3,2 triliun.
“Ini bukan isu sepele. Ke mana larinya uang hasil penjualan itu? Kalau Rp 2 triliun dipakai bayar cicilan utang KRAS yang tembus Rp 35 triliun, lalu sisa Rp 1,2 triliunnya ke mana?” ujarnya.
Munji juga mempertanyakan manfaat nyata saham KRAS di perusahaan patungan Krakatau Posco. Ia menyebut publik tak pernah mendapat penjelasan terbuka, apakah kerja sama itu benar-benar menguntungkan atau justru menjadi beban terselubung.
Belum lagi persoalan proyek rotary kiln di Kalimantan yang menelan dana triliunan rupiah, hingga kebijakan tarif jasa pelabuhan di PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) yang disebut berbeda perlakuan dengan pelanggan lain.
“Kalau semua ini ditotal, berapa sebenarnya kerugian negara akibat salah urus dan dugaan korupsi di KRAS? Ini yang harus dijawab, bukan malah minta duit lagi,” tegasnya.
Munji juga menilai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan rencana pencopotan komisaris lokal di KS Group sarat kepentingan. Ia menduga isu tersebut sengaja dilempar untuk membangun citra korban demi meloloskan suntikan dana.
“PHK ratusan buruh dan ‘pembantaian’ komisaris lokal jangan dijadikan tameng. Mereka bukan tikus-tikus yang menggerogoti KRAS sampai bangkrut. Justru yang patut dicurigai adalah oknum pejabat penting yang selama ini nyaman di lingkaran kekuasaan,” katanya.
Ia memperingatkan Danantara agar tidak terjebak skenario playing victim. Menurut Munji, narasi krisis sosial bisa saja dimanfaatkan sebagai alat menekan agar dana segera dicairkan.
“Saya sepakat dengan PB Al Khairiyah. Danantara jangan mau diakali. Kalau suntikan Rp 4,93 triliun ini tidak disertai pembersihan total, maka besar kemungkinan uang negara itu kembali jadi bahan bancakan,” ujarnya.
Munji menutup pernyataannya dengan peringatan keras. Ia menilai rekam jejak Krakatau Steel selama ini sudah cukup menjadi alarm bahaya.
“Diduga KRAS terlalu lama digarong. Kalau Danantara tetap memaksakan suntikan dana tanpa membongkar borok lama, jangan kaget kalau uang triliunan itu ikut ‘habis dimakan’ seperti sebelumnya,” pungkasnya.
(Has/Red*)
