CILEGON, WILIP.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon menyiapkan empat program unggulan untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperluas pemerataan akses pendidikan. Namun, di tengah berbagai program tersebut, persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Empat program prioritas itu meliputi revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, Gerakan Sekolah Maning Lur (GSML), serta Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup kewajiban mengikuti pendidikan prasekolah.
Kepala Dindikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila, menyampaikan program tersebut saat memaparkan arah kebijakan pendidikan Kota Cilegon, Rabu (18/11/2026).
Heni menjelaskan, revitalisasi satuan pendidikan diarahkan untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak, membangun fasilitas baru, serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran.
“Tujuan utamanya memastikan sekolah memiliki fasilitas yang memadai, aman, dan nyaman untuk mendukung proses pembelajaran,” kata Heni.
Selain pembenahan infrastruktur, Dindikbud juga mendorong digitalisasi pembelajaran. Program ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar sekaligus memperluas akses terhadap sumber belajar, mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP.
Sementara itu, program Wajib Belajar 13 Tahun dan Wajib Belajar Prasekolah dijalankan melalui koordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kemendikdasmen serta melibatkan Bunda PAUD Kota Cilegon. Dindikbud juga mendorong penyusunan regulasi sebagai landasan pelaksanaan program tersebut.
ATS Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Di sisi lain, persoalan anak putus sekolah menjadi salah satu perhatian Dindikbud. Berdasarkan data yang dipaparkan Heni, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Cilegon tercatat sebanyak 3.310 anak pada 2025. Angka tersebut turun menjadi 2.943 anak per Oktober 2026.
Artinya, terdapat penurunan sebanyak 367 anak atau sekitar 11,1 persen.
Menurut Heni, penurunan tersebut merupakan hasil verifikasi dan validasi data secara langsung dari rumah ke rumah melalui program Gerakan Sekolah Maning Lur (GSML), yang telah berjalan selama dua tahun terakhir.
Anak-anak yang masih memenuhi persyaratan usia diarahkan kembali ke pendidikan formal. Sedangkan mereka yang telah melewati batas usia sekolah formal difasilitasi melalui pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
“Dindikbud menargetkan anak-anak yang sudah divalidasi datanya dapat kembali bersekolah pada tahun ajaran baru 2027, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal,” ujarnya.
Gaji PPPK Paruh Waktu Naik
Tak hanya menyasar peserta didik, Dindikbud juga mencatat adanya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
Heni memaparkan, gaji PPPK paruh waktu mengalami kenaikan secara bertahap sepanjang 2026. Pada Januari-Februari, gaji berkisar Rp675 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Kemudian meningkat menjadi Rp1,5 juta pada Maret-September, dan mencapai Rp2 juta per bulan pada Oktober-Desember 2026.
Di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, Dindikbud juga menggelar berbagai pelatihan dan bimbingan teknis untuk memperkuat kompetensi guru serta tenaga kependidikan.
Materi yang diberikan antara lain pembelajaran mendalam (deep learning), coding dan kecerdasan artifisial, penguatan literasi dan numerasi, pelatihan keselamatan air, serta workshop permainan tradisional GEMBIRA bagi guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).
Selain itu, Dindikbud menjalin kerja sama peningkatan kualifikasi pendidikan jenjang S2 melalui PGRI Cilegon dan INSTAL. Bimbingan teknis juga diberikan kepada tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), kepala sekolah, dan pengawas sekolah.
Untuk memperluas pemerataan layanan pendidikan, Dindikbud berencana kembali mengusulkan sekolah dengan tingkat kerusakan di atas 20 persen atau masuk kategori rusak sedang dan berat agar mendapatkan program revitalisasi pada 2027.
Penguatan layanan PAUD di seluruh kecamatan, pendidikan inklusi, serta sinergi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga menjadi bagian dari agenda yang disiapkan.
Seluruh program tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dindikbud Kota Cilegon 2025–2029, yang memproyeksikan peningkatan sejumlah indikator pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara bertahap.
Dengan berbagai program tersebut, tantangan Dindikbud bukan semata membangun fasilitas dan memperkenalkan teknologi pembelajaran. Pemerataan akses, penanganan anak tidak sekolah, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik tetap menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan di Kota Cilegon.
(Alfa/Red*)















